Skip to main content

Anggaran DKPP Kota Surabaya Tidak Naik di RAPBD Tahun 2023

Mediabidik.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memastikan anggaran belanja di tahun 2023 tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Anggaran belanja lebih kepada rasionalisasi-rasionalisasi anggaran untuk pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan memperkerjakan MBR di lahan-lahan produktif dan Rumah Padat Karya.

Hal ini terungkap saat Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing, membahas Rapat Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kota Surabaya Tahun 2023, Kamis (20/10/22).

Usai hearing, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Antiek Sugiharti kepada media mengatakan, dalam pembahasan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2023, Komisi B meminta realisasi-realisasi anggaran yang sudah dilakukan DKPP Kota Surabaya sepanjang 2022.

"Nah kalau realisasi itu kan baru bisa terpenuhi per September, bukan Oktober atau Desember, kalau sampai Desember itu namanya estimasi, karena pekerjaan lelang-lelang masih berjalan," ujarnya.

Antiek menambahkan, DKPP Kota Surabaya akan memperbarui anggarannya berapa, realisasi nya bagaimana di 2022, jadi sebenarnya tidak ada penambahan anggaran untuk tahun 2022.

Antiek menjelaskan, anggaran belanja DKPP Kota Surabaya tahun 2022 mencapai sekitar Rp70 miliar, dengan realisasi setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mencapai Rp56 miliar.

"Tahun 2023 anggaran belanja kita diperkirakan mencapai Rp60 miliar, jadi sebenarnya tidak ada penambahan anggaran, hanya rasionalisasi-rasionalisasi anggaran saja," terang Antiek.

Dirinya menerangkan, anggaran belanja di Tahun 2023 lebih fokus pada pemberdayaan MBR, dan penguatan ketahanan pangan dengan memaksimalkan aset-aset Pemkot Surabaya untuk diberdayakan menjadi lahan produktif. 

Sehingga, tambah Antiek, MBR bisa kita berdayakan dengan memperkerjakannya di lahan pertanian, perikanan, dimana kita harapkan MBR bisa mendapatkan penghasilan dari sektor pangan sesuai program Pemkot Surabaya. Targetnya yaitu mengentaskan kemiskinan.

"Jadi untuk anggaran belanja kita di 2023 masih tetap rencana awal yaitu, fokus pemberdayaan MBR dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan," pungkasnya. (red)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt
221 comments
Read more

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
77 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more