Skip to main content

Anggaran DKPP Kota Surabaya Tidak Naik di RAPBD Tahun 2023

Mediabidik.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memastikan anggaran belanja di tahun 2023 tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya. 

Anggaran belanja lebih kepada rasionalisasi-rasionalisasi anggaran untuk pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan memperkerjakan MBR di lahan-lahan produktif dan Rumah Padat Karya.

Hal ini terungkap saat Komisi B DPRD Kota Surabaya bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing, membahas Rapat Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kota Surabaya Tahun 2023, Kamis (20/10/22).

Usai hearing, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Antiek Sugiharti kepada media mengatakan, dalam pembahasan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2023, Komisi B meminta realisasi-realisasi anggaran yang sudah dilakukan DKPP Kota Surabaya sepanjang 2022.

"Nah kalau realisasi itu kan baru bisa terpenuhi per September, bukan Oktober atau Desember, kalau sampai Desember itu namanya estimasi, karena pekerjaan lelang-lelang masih berjalan," ujarnya.

Antiek menambahkan, DKPP Kota Surabaya akan memperbarui anggarannya berapa, realisasi nya bagaimana di 2022, jadi sebenarnya tidak ada penambahan anggaran untuk tahun 2022.

Antiek menjelaskan, anggaran belanja DKPP Kota Surabaya tahun 2022 mencapai sekitar Rp70 miliar, dengan realisasi setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mencapai Rp56 miliar.

"Tahun 2023 anggaran belanja kita diperkirakan mencapai Rp60 miliar, jadi sebenarnya tidak ada penambahan anggaran, hanya rasionalisasi-rasionalisasi anggaran saja," terang Antiek.

Dirinya menerangkan, anggaran belanja di Tahun 2023 lebih fokus pada pemberdayaan MBR, dan penguatan ketahanan pangan dengan memaksimalkan aset-aset Pemkot Surabaya untuk diberdayakan menjadi lahan produktif. 

Sehingga, tambah Antiek, MBR bisa kita berdayakan dengan memperkerjakannya di lahan pertanian, perikanan, dimana kita harapkan MBR bisa mendapatkan penghasilan dari sektor pangan sesuai program Pemkot Surabaya. Targetnya yaitu mengentaskan kemiskinan.

"Jadi untuk anggaran belanja kita di 2023 masih tetap rencana awal yaitu, fokus pemberdayaan MBR dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan.  "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar

Selain Bangun Pasar Karah, Ada 6 Pasar Tradisional yang Jadi Prioritas Tahun Ini

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) akan membangun Pasar Modern di Jalan Karah dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliiar dengan luas lahan 6000 M2.  Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung DPR KPP kota Surabaya mengatakan, itukan relokasi dari pasar tradisional di seberang jalan yang kondisinya tidak layak, arahan bapak walikota semua pasar yang pedagangnya tumpah ke jalan harus masuk kedalam. Seperti pasar Keputran, pasar Simo , Tembok, pabean dan Karah jadi prioritas bapak walikota. "Pasar Karah ini kan sudah tidak layak pasarnya, jadi mereka makan jalan/gang dan mereka akan dirapikan dan ditata semua di lokasi baru. Nantinya bekas pasarnya dibuat gedung serbaguna untuk kepentingan warga setempat. "ujar Iman kepada media ini, Kamis (18/1/2024).  Masih menurut Iman, rencana relokasi pasar itu sudah rencana lama dari dulu, namun dikarenakan kena Covid jadi rencana itu ter

PT Nitra Farmasi Edarkan Alkes Import Ilegal Asal Jepang

SURABAYA (Media Bidik) – Peredaran alat kesehatan(Alkes) produk Fuji Phycon asal Negeri Matahari Terbit (Jepang) yang sudah masuk ke Indonesia melalui Distributor tunggal PT Nitra Farmasi yang berkantor di jalan Percetakan Negara V No 10 Jakarta, ironinya alat kesehatan asal Jepang  yang diedarkan oleh PT Nitra Farmasi di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di seluruh Indonesia, ternyata belum mempunyai IPAK(Ijin Penyaluran Alat Kesehatan) dari Departemen Kesehatan RI sesuai Permenkes No 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan(Alkes) dan Permenkes No 1190 Tahun 2010 tentang Ijin Edar Alkes. Perusahaan perdagangan farmasi milik Jarmansjah Joesoef  disinyalir melanggar Pasal 196 Undang-Undang  No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bisa diancam kurungan penjara selama 15 tahun atau denda sebesar Rp 15 milliar. Padahal perusahaan perdagangan farmasi milik pengusaha asal Padang Sumatera Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2004 namun hingga kini belum meng