Skip to main content

Tidak Punya Adminduk Anak Eks Dolly Juga Tidak Tersentuh Bantuan dari Pemerintah

Mediabidik.com - Penutupan lokalisasi Dolly sejak tahun 2014 oleh Pemkot Surabaya, ternyata masih menyisakan persoalan. Sejumlah anak eks lokalisasi Dolly, yang orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, kesulitan mendapatkan akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Kasus ini dialami 6 anak penghuni panti asuhan Bilyatimi di Jl. Dukuh Kupang XX nomor 40.

"Panti ini rujukan dari Pondok Dolly, sebab disana anaknya sudah besar-besar. Mereka tidak mampu mengasuh yang kecil-kecil, jadi yang kecil-kecil ditaruh disini," ujar Nur Fadilah pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi, saat menerima kunjungan Imam Syafi'i anggota Komisi A DPRD Surabaya, pada Selasa (11/10/2022).

Nur Fadilah kembali mengatakan, anak-anak eks lokalisasi Dolly yang tidak punya akte kelahiran dan KK, kebanyakan berusia 6 tahun hingga 14 tahun. Namun ada juga yang masih berusia 11 bulan.

"Mereka ndak ada orangtuanya sama sekali. Ada yang satu, ada orang tua. Tapi orang tuanya dipenjara, terus ibunya sendiri juga bingung ngasih makan," imbuhnya.

Lebih lanjut Nur Fadilah menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) untuk anak-anak tersebut. Tapi sudah 2 tahun, menemui jalan buntu.

"Sudah kami lakukan koordinasi dengan kelurahan, tapi dilimpahkan ke Dinsos. Lalu dari Dinsos kita diarahkan ke Polrestabes. Kemudian setelah disana, kita di BAP. Lalu malah dilimpahkan ke Dinsos lagi, sampai sekarang belum ada keterangan dalam ngurus administrasi anak-anak ini. Untuk ini sudah 2 tahun berjalan," terangnya.

Karena tidak memiliki adminduk, anak-anak itu tidak tersentuh program bantuan dari pemerintah, seperti KIS, KIP dan bantuan sosial lainnya. Bahkan mereka juga kesulitan untuk sekolah.

"Paling ndak pemerintah kota itu memperhatikan, walaupun tidak kebutuhannya, tapi administrasi kependudukan atau surat-surat pentingnya itu dipermudah, supaya kita sebagai pengasuh bisa gampang membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit," harap Nur Fadilah.

Sementara itu Imam Syafi'i anggota Komisi A, mengaku terkejut mengetahui kasus ini. Teryata penutupan lokalisasi Dolly masih menyisakan persoalan. 

"Karena ini Surabaya, harusnya tidak boleh ada yang tidak punya administrasi kependudukan. Karena kalau anak itu tidak punya NIK, tidak punya akte, nanti anak itu tidak bisa sekolah terus pemerintah tidak bisa mengintervensi," ujarnya. 

Menurut Imam, pihak panti sudah bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemkot Surabaya untuk mendapatkan bantuan permakanan. Tapi jumlahnya sedikit, hanya untuk 19 anak.

"Padahal penghuni panti ini lebih dari 19. Ternyata tidak bisa diintervensi karena mereka tidak tahu ini orang Surabaya atau bukan, karena mereka nggak punya surat-surat kependudukan," jelasnya.

Legislator Partai Nasdem itu mengatakan Dispendukcapil Kota Surabaya siap membantu, setelah dirinya melakukan koordinasi.

"Tadi sebelum saya datang ke sini saya telepon ke salah satu Kabid di Dispendukcapil, waktu itu saya mau ajak tapi enggak berani, karena itu wilayahnya kepala dinasnya. Tapi dia titip pesan bahwa dispendukcapil siap membantu anak-anak ini untuk memperoleh haknya, mendapatkan administrasi kependudukan mereka," pungkas Imam. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua