Skip to main content

Honor Kader Kesehatan di Surabaya Naik 400 Persen


Mediabidik.com
– Tim badan anggaran DPRD dan Pemkot Surabaya telah bersepakat untuk menaikkan honor tim kesehatan di bawah binaan Dinas Kesehatan, seperti kader kader Bumatik, Posyandu, Bumil dll.

Keterangan ini disampaikan M. Mahmud anggota Komisi A DPRD Surabaya, yang mengatakan jika selama bertahun tahun tim kesehatan hanya mendapatkan honor Rp.30 ribu per bulan, itupun masih harus dipotong PPN dan PPH, tinggal Rp 28.200.

"Pada saat rapat anggaran kemarin, telah disetujui untuk dinaikkan menjadi Rp.400 ribu per bulan, setelah dipotong PPN dan PPH jadi terimanya sekitar Rp 367 ribu an. Ini adalah peningkatan yang luar biasa," ucap M.Mahmud. Jumat (8/10/2021)

Namun, kata Mahmud, tidak ada lagi kategori kader Bumantik, Posyandu, Bumil dll, karena namanya dilebur menjadi satu yakni kader kesehatan yang multifungsi.

"Anggaran yang kami setujui sekitar Rp 35 miliar untuk seluruh Kota Surabaya. Semoga kenaikkan ini ada manfaatnya sekaligus ada perubahan kinerja yang lebih baik lagi," tandasnya.

Di sisi lain, Mahmud juga mengaku jika dirinya mendapatkan laporan dari sejumlah kader, bahwa SK yang diterbitkan oleh kelurahan dan dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan itu hanya 5 orang untuk setiap RW.

"Sementara, jumlah kader itu bisa lebih dari itu, bahkan pengabdiannya ada yang mencapai 10 hingga 12 orang. Akhirnya, honor tersebut dikumpulkan lagi dan kemudian dibagi untuk kader yang segitu banyak. Ini jadi sama saja nilainya. Responnya, ada yang ribut, ada yang tenang dan ada yang biasa-biasa saja," tuturnya.

Menurut politisi partai Demokrat ini, kader kesehatan tersebut kerjanya sangat luar biasa, dari pagi dan siang bakan hingga malam hari, jika dibutuhkan mereka harus siap. 

"Ada yang sudah mengabdi jadi kader selama 10 tahun bahkan lebih. Jadi ini hanya mereka yang memiliki sifat sosial yang tinggi saja ang bisa menjalani," ujarnya.

Oleh karena itu, Mahmud berharap soal honor ini tidak menjadi masalah, karena dulu malah tidak ada, sehingga sangat sulit untuk mencari kader. "Namun saat ada honornya bahkan kini ada kenaikan, banyak sekali yang ingi bergabung," terangnya.

Diakhir paparannya, Mahmud mengatakan jika pihaknya akan terus memberikan peningkatan dari tahun ke tahun, karena telah mengetahui betul bagaimana kinerja para kader tersebut dan keberadaan mereka sangat membantu pemerintah kota.

"Saya nggak bisa bayangkan jika tidak ada kader-kader seperti mereka itu. Kemungkinan Puskesmas itu juga nggak bisa jalan, karena mereka ngeposnya disitu," pungkas mantan Ketua DPRD Surabaya periode sebelumnya ini. (pan)

Foto : Kader kesehatan kota Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni