Skip to main content

Perjuangkan Hak Anak Difabilitas, DPW NasDem Jatim Gelar Seminar Parenting ABK


Mediabidik.com
- Tidak henti-hentinya untuk memberikan kontribusi kepada seluruh lapisan warga negara Indonesia, kali ini DPW Partai NasDem Jatim berupaya memperjuangkan hak anak-anak negeri yang berkebutuhan khusus.

Melalu kegiatan seminar yang berjudul "Parenting Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)", yang digelar di gedung DPW NasDem Jatim, diharapkan bisa menjadi solusi bagi mereka.

Ketua DPW NasDem Jatim, Sri Sajekti Sudjunadi mengatakan, pentingnya kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Partai NasDem sebagai pendamping dari anak negeri berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah dengan mendorong adanya perda disabilitas untuk anak berkebutuhan khusus, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Harapannya, ke depan akan muncul  sebuah peraturan yang lebih tinggi.

"Makanya, kita tidak akan berhenti pada sebuah kegiatan seminar saja. Ini bagian dari tahapan-tahapan kita untuk membedah dan memperjuangkan persoalan anak negeri," kata perempuan yang akrab dipanggil Bunda Janet, Minggu, (3/10/2021).

"Kalau jumlah anak negeri yang berkebutuhan khusus, mungkin terbilang sedikit. Tetapi, jumlah yang sedikit itu bukan berarti mereka  tidak punya hak yang sama," sambungnya.

Oleh sebab itu, masih kata Janet, tujuan utama dari kegiatan ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi mereka. 

Sebenarnya, Partai NasDem sudah mengawali perjuangan ini sejak tahun 2012 di Kabupaten Kediri. Salah satunya telah melakukan pendampingan sekaligus memberikan fasilitas pada sebuah komunitas, termasuk legalitasnya secara hukum. Dan hingga kini masih terus melakukan komunikasi intensif sebagai mitra perkumpulan. 

Bahkan, menurut Ketua DPD Kab Kediri, Lutfi Mahmudiono,  baru-baru ini mereka juga mengambil inisiatif untuk memperjuangkan perda disabilitas. 

Sementara hadir sebagai pembicara utama, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem, Amelia Anggraeni  mengatakan,  bahwa kegiatan ini juga bukan hanya sekedar bicara tentang isu anak berkebutuhan khusus. Tetapi, esensi lainnya adalah tentang sebuah toleransi, serta masalah sosial kemasyarakatan.

"Bukan hanya sekedar isu belaka. Tapi, kami sangat menginginkan,  ke depan akan ada harapan peningkatan hidup teman-teman berkebutuhan khusus secara bermartabat," ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa isu disabilitas dan anak-anak negeri berkebutuhan khusus, sudah waktunya menjadi prioritas dalam pembangunan. 

Hal yang sama dikatakan Anggiasari Puji Aryatie, salah satu penyandang disabilitas dari Partai Nasdem yang kini menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. Ia juga berharap, agar isu-isu disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, bisa didengar lebih banyak orang.

"Penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus bukanlah orang-orang 'kelas dua'. Kebutuhan mereka sebagai warga negara, juga wajib diperhatikan agar hak-haknya dipenuhi," tegas Anggiasari

Sebagai penyandang disabilitas, Anggiansari pernah merasakan betul sulitnya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, harus ada  kebijakan-kebijakan bagi para penyandang disabilitas, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus.

Sementara hadir sebagai pemateri lainnya, Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai Nasdem, Okky Asokawati, juga ingin mematahkan pandangan negatif terhadap anak berkebutuhan khusus.

Diakuinya, bahwa selama ini seorang anak berkebutuhan khusus,  begitu susah diterima di masyarakat, bahkan cenderung dikucilkan karena beberapa kekurangannya.

"Padahal setiap anak berkebutuhan khusus itu, juga memiliki kemampuan yang khusus pula. Oleh sebab itu, harus  dikawal oleh orang-orang yang sangat mengerti apa yang dibutuhkan mereka," ujarnya.

Sementara selain menggelar seminar, DPW Partai NasDem Jatim juga memberikan bantuan kursi roda terhadap penyandang disabilitas.( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni