Skip to main content

Meski Pandemi, Komisi E DPRD Jatim Dorong Lulusan SMK Siap Kerja


Mediabidik.com
- Komisi E DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke SMK Canda Bhirawa Pare, Kediri, Selasa (5/10/2021). Kegiatan ini dalam rangka implementasi Perda 11/2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Monitoring Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi Covid-19.

Ketua Komisi E Wara Sundari Reny Pramana menyampaikan pihaknya berkunjung ke SMK Canda Bhirawa untuk memantau langsung Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. 

"Komisi E melihat sendiri PTM terbatas di SMK Canda Bhirawa sudah berjalan baik. Semua siswa sudah mematuhi protokol kesehatan. Begitu pula para guru juga mematuhi protokol kesehatan," kata Wara Sundari usai monitoring PTM di SMK Pare, Selasa( 5/10/2021)

Politisi asal PDI Perjuangan Jatim ini juga mendorong agar lulusan SMK siap terjun ke dunia kerja agar bisa membantu mengurangi pengangguran. Pasalnya, setiap tahun hampir ribuan lulusan SMK berpotensi menambah angka pengangguran.

"Seperti yang terjadi di SMK Canda Bhirawa, saya apresiasi terhadap lulusan SMK ini. Bukan hanya lulus secara teori saja tapi secara praktik, ketika mereka lulus banyak siswanya bisa langsung bekerja di perusahaan besar," tandasnya.

Senada, anggota Komisi E Ida Bagus Prasetyo mengaku sangat mengapresiasi SMK Canda Bhirawa. Lulusannya benar-benar disiapkan untuk menghadapi dunia kerja. 

"Sekolah ini patut dicontoh SMK-SMK swasta lain di Jawa Timur. Ini luar biasa hampir 60 persen lulusan langsung bekerja. PPDB juga begitu banyak peminatnya. Ini sungguh luar biasa," kata Bagus.

Sementara itu, Kepala SMK Canda Bhirawa M Fadholi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi E DPRD Jatim. "Saat ini kami sedang melaksanakan PTS (Penilaian Tengah Semester) secara tatap muka. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan ketat," kata dia.

Diterangkan, lulusan SMK Canda Bhirawa sudah dipersiapkan untuk siap bekerja. Beberapa perusahaan juga telah menjalin kerja sama merekrut lulusan SMK Canda Bhirawa. Tak heran sekolah ini menjadi SMK favorit.

"Saat PPDB tahun 2021 ini pendaftar mencapai sekitar 1.700 orang. Namun yang bisa kita terima hanya 600 orang. Ini sangat kami syukuri, apalagi di tengah kondisi pandemi," ungkap Fadholi. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh