Skip to main content

Demokrat Sarankan Moeldoko Dirikan partai sendiri Jika Ingin Jadi Presiden


Mediabidik.com
- DPP Demokrat menuding Moeldoko dan Yusril berkoalisi dengan melakukan siasat jahat menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat untuk mencapai ambisi kekuasaannya dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik, dengan memanfaatkan background jendral dan Yusril Isha Mahendra sebagai profesor hukum. Demikian ditegaskan Herzaky Mahendra Putra Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat melalui rilis Senin (4/10/2021).

"Kami katakan tegas, Rakyat Indonesia tidak bodoh. Kader Demokrat tidak bodoh, kami semua tidak bodoh. LawanUpayaPembodohan. Kami perlu melakukan perlawanan terhadap mereka yang menggunakan pangkat, jabatan, dan gelar akademinya untuk membodohi publik," kata Herzaky Mahendra Putra Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat melalui rilis Senin (4/10/2021).

Proxy War lewat pembohongan publik terus dilakukan KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril untuk merebut partai politik yang sah dan diakui pemerintah, dengan cara memunculkan adanya dualisme, sehingga DPP Partai Demokrat merasa perlu mengingatkan kepada seluruh kader untuk berhati hati dengan tujuan Moledoko. Herzaky bahkan mengingatkan bahwa Moeldoko sudah lama bercita cita menguasai partai politik untuk mewujudkan ambisinya menjadi Presiden. Dan ini sudah dilakukan saat menjabat panglima TNI. 

"Saat masih Menjabat Panglima TNI, Moeldoko saat itu datang ke Cikeas dengan tujuan meminta supaya SBY memilih Marzuki Alie sebagai Sekjen jika SBY terpilih kembali di Kongres. Namun ditolak oleh SBY," ungkapnya.

Setelah pensiun dari TNI, lanjut Herzaky, Moeldoko datang lagi ke Cikeas meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. "Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau mempersilahkan. Kalau soal jabatan ketua umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres," bebernya. 

Selain ke Partai Demokrat beber Herzaky, KSP Moeldoko juga berusaha menjadi ketua umun partai lain. Bahkan, salah satu mantan Wapres bercerita, beliau didatangi Moeldoko dan meminta dukungan untuk KSP Moeldoko bisa menjadi ketua umum di salah satu parpol. "lagi lagi ditolak walau dengan halus," lanjutnya lagi. 

Demokrat kata Herzaky juga menengarai Koalisi KSP Moeldoko - Yusril Berjuang demi rupiah bukan karena Demokrasi seperti yang disampaikan selama ini, "Kita tahu, bahwa yang namanya kontrak profesional, pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi," sindirnya.

Untuk itu kata Herzaky, pihaknya meminta Moeldoko menghentikan semua prilakunya itu, dan meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan pada Demokrat, "Semua kembali ke KSP Moeldoko. Beliau punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah. Kami yakin, insyaAllah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini," katanya lagi. 

Jika memang ada ambisi jadi Presiden, sambungnya moeldoko disarankan mendirikan Partai sendiri. "Sudah ada contohnya Jenderal mendirikan Partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra. 

"Itulah sejatinya Jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Moeldoko, jika benar mengaku Jenderal, dirikanlah Partai sendiri. Jangan mengganggu Partai orang lain," pungkasnya. ( rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni