Skip to main content

Pasca MoU Dengan BNI, PD Pasar Surya Sosialisasikan Pembayaran ILP Secara Online


Mediabidik.com
– Pasca Memorandum of Understanding (MoU) tentang digitalisasi pembayaran secara online, langkah konkret dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya dengan BNI (Bank Negara Indonesia). 

BUMD milik Pemkot Surabaya dan BNI ini mulai melakukan sosialisasi digitalisasi pembayaran ke pedagang Pasar Kapasan Kamis pekan lalu (30/9/2021).

Kepala Pasar Kapasan, Elsye Tatipata mengatakan, pasca MoU dengan BNI kami terus melakukan sosialisasi kepada pedagang di Pasar Kapasan bagaimana membayar Iuran Layanan Pasar (ILP) secara online. Sosialisasi tersebut agar pedagang bisa memahami, bahwa ditengah masih masa pandemi Covid-19 untuk mencegah kasus baru, maka pembayaran ILP dilakukan secara online. 

"Tahap pertama adalah pedagang diminta membuka rekening di Bank BNI, selanjutnya akan diberikan virtual account nya, untuk kemudian bisa membayar secara online tidak lagi manual. Beberapa hari sosialisasi mayoritas pedagang bersedia bayar ILP via online." ujarnya di Surabaya, Selasa (05/10/21).

Ia menjelaskan, setelah pedagang mendapatkan virtual account untuk ILP itu nantinya terkoneksi dengan PD Pasar Surya. Dimana pedagang baik untuk membayar ILP, bayar listrik, air itu sudah menjadi satu bisa online bayarnya. 

"Selama ini kan bayarnya pisah-pisah, ILP sendiri, air sendiri, listrik juga tempatnya sendiri. Contoh, satu stand kan ada listriknya ada airnya, nah bayar secara online ini sudah bisa menjadi satu." jelas Elsye.

Sekarang ini posisinya, kata Elsye Tatipata, sedang dalam masa perkawinan sistem antara sistem dari Pasar Kapasan dengan BNI, jadi masih proses pembuatan sistem online nya.

"Pembayaran online ini kami belum tahu realisasi nya, karena masih ada pertemuan lagi dengan pihak BNI. Karena, next bukan hanya Pasar Kapasan saja yang dibuat seperti ini, tapi pasar-pasar lainnya dibawah kelolaan PD.Pasar Surya akan diwujudkan sistem pembayaran online." terangnya.

Lebih lanjut Elsye menerangkan, saat ini ada 1.860 stand di Pasar Kapasan yang existing atau aktif berjualan. Sementara jumlah pedagang biasanya lebih sedikit dari jumlah stand, karena satu pedagang ada yang punya dua sampai tiga stand. 

"Mayoritas di Pasar Kapasan adalah pedagang konveksi atau garment seperti, jaket, baju, dimana ada juga dijual dengan partai besar tidak satuan atau ritel. Disini memang terkenal pasar baju dan konveksi." terang Elsye.

Dirinya kembali mengatakan, untuk perputaran uang di Pasar Kapasan sebelum muncul Covid-19 untuk satu stand atau toko besar itu kurang lebih bisa mencapai Rp100 juta. Namun, selama masa pandemi Covid-19 memang omset pedagang turun drastis. 

"Saat ini dimasa pandemi, omset pedagang bisa mencapai 50% saja sudah bagus, dibanding sebelum pandemi loh ya." jelas Elsye. 

Dirinya kembali menambahkan, selama pandemi pedagang menyiasatinya dengan jual online, namun itu juga tidak maksimal. Pasalnya, masyarakat saat ini lebih mengutamakan faktor kesehatan dibanding beli baju. 

"Yang pasti saat ini kita terus sosialisasi pembayaran online ke para pedagang. Jika ini sukses, maka Pasar Kapasan akan menjadi pilot project bagi pasar-pasar lainnya di Surabaya." ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni