Skip to main content

Agar Tidak Melenceng dari Aturan, Dewan akan Awasi Pengunaan Dana Kelurahan


Mediabidik.com
– Setelah sekian lama redup, persoalan dana Kelurahan di Surabaya kembali diungkit lagi di Komisi A DPRD Kota Surabaya. 

Pasalnya, penggunaan dana Kelurahan perlu pengawasan super ketat agar tidak melenceng dari aturan yang sudah dibuat yaitu, Permendagri No.130 Tahun 2018 tentang, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i mengatakan, mengacu pada Permendagri No.130 tahun 2018 dana desa atau kelurahan yang sudah turun harus sesuai pemanfaatannya.

Daerah lain, tambah Imam Syafi'i, dana kelurahan sudah turun, tapi khusus di Surabaya baru turun di tahun 2020, rada telat karena ada bencana Covid-19.

"Namun harus kita awasi dana kelurahan di Surabaya, agar tidak melenceng dari pemanfaatannya. Sekarang kita ungkit lagi karena daerah lain sudah bisa memanfaatkan dana kelurahan itu kalau di kota besar, kalau di desa ya namanya dana desa." ujarnya di Surabaya, Jumat (15/10/21).

Ia menjelaskan, dalam Permendagri No.130 tersebut dimana mulai level RT hingga RW bisa memanfaatkan dana kelurahan yaitu, apa saja yang bisa didanai dari dana Kelurahan. 

Misalnya pemberdayaan itu bisa dibuat kegiatan pelatihan, baik pelatihan usaha, kegiatan kampanye anti narkoba, juga pembangunan sarana dan prasarana yang skalanya kecil, jadi semua bisa memanfatkan dana Kelurahan.

"Nah kami di dewan hanya mengingatkan, jangan sampai dana kelurahan menjadi bencana karena ini menyangkut soal uang khawatir ada yang tidak dapat bantuan dana kelurahan." tegasnya.

Dirinya menerangkan, karena dana kelurahan bisa dimanfaatkan hingga tingkat RT, coba dalam satu RW ada berapa RT, jadi jangan sampai ada RT yang dapat aliran dana kelurahan, atau RW satu dengan lainnya juga begitu ada RW yang dapat ada yang tidak.

"Karena itu jangan sampai ada istilah anak kandung, anak emas, anak kesayangan, anak tiri sampai anak haram yang dapat dana kelurahan. Jadi semua harus dapat karena dana kelurahan adalah uang rakyat." jelas Imam Syafi'i.

Sementara itu Sekretaris Komisi A, Camelia Habiba mengatakan, banyak Kelurahan yang mengeluhkan soal bagaimana teknis penggunaan dana Kelurahan, karena penyedia barang dan jasa nya adalah Pokmas (Kelompok Masyarakat) langsung, dan Pokmas ini dibentuk dan diberikan SK nya oleh kelurahan.

Nah, kata Camelia Habiba, ketika banyak yang mengajukan dana Kelurahan atau lebih dari satu itu tentunya pihak Kelurahan akan menggelar semacam beauty constes untuk menentukan siapa pemenangnya.

"Dari sini belum ada payung hukumnya, oleh karena nya Komisi A mewarning kepada Pemkot Surabaya untuk segera menyusun payung hukumnya, sehingga dalam mengeksekusi dana Kelurahan ada kekuatan hukumnya." kata Camelia Habiba.

Ia menambahkan, soal payung hukum distribusi dana Kelurahan hingga tingkat RT, ketika hearing dengan Kasubag bidang pembinaan kecamatan dan kelurahan, Pak Goffar, ia mengatakan, ini masih on progress, posisi masih dalam perubahan Perwali No.68 Tahun 2019 dimana saat ini posisi sudah ada dibagian pemerintahan Pemkot Surabaya.

"Yang pasti Komisi A menegaskan, sebelum ada payung hukum nya, dana Kelurahan jangan digunakan dahulu." ungkap politisi muda PKB Kota Surabaya ini. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan.  "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar

Selain Bangun Pasar Karah, Ada 6 Pasar Tradisional yang Jadi Prioritas Tahun Ini

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) akan membangun Pasar Modern di Jalan Karah dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliiar dengan luas lahan 6000 M2.  Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung DPR KPP kota Surabaya mengatakan, itukan relokasi dari pasar tradisional di seberang jalan yang kondisinya tidak layak, arahan bapak walikota semua pasar yang pedagangnya tumpah ke jalan harus masuk kedalam. Seperti pasar Keputran, pasar Simo , Tembok, pabean dan Karah jadi prioritas bapak walikota. "Pasar Karah ini kan sudah tidak layak pasarnya, jadi mereka makan jalan/gang dan mereka akan dirapikan dan ditata semua di lokasi baru. Nantinya bekas pasarnya dibuat gedung serbaguna untuk kepentingan warga setempat. "ujar Iman kepada media ini, Kamis (18/1/2024).  Masih menurut Iman, rencana relokasi pasar itu sudah rencana lama dari dulu, namun dikarenakan kena Covid jadi rencana itu ter

PT Nitra Farmasi Edarkan Alkes Import Ilegal Asal Jepang

SURABAYA (Media Bidik) – Peredaran alat kesehatan(Alkes) produk Fuji Phycon asal Negeri Matahari Terbit (Jepang) yang sudah masuk ke Indonesia melalui Distributor tunggal PT Nitra Farmasi yang berkantor di jalan Percetakan Negara V No 10 Jakarta, ironinya alat kesehatan asal Jepang  yang diedarkan oleh PT Nitra Farmasi di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di seluruh Indonesia, ternyata belum mempunyai IPAK(Ijin Penyaluran Alat Kesehatan) dari Departemen Kesehatan RI sesuai Permenkes No 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan(Alkes) dan Permenkes No 1190 Tahun 2010 tentang Ijin Edar Alkes. Perusahaan perdagangan farmasi milik Jarmansjah Joesoef  disinyalir melanggar Pasal 196 Undang-Undang  No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bisa diancam kurungan penjara selama 15 tahun atau denda sebesar Rp 15 milliar. Padahal perusahaan perdagangan farmasi milik pengusaha asal Padang Sumatera Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2004 namun hingga kini belum meng