Skip to main content

Dialokasikan Kebangkitan Ekonomi, Dewan : Tidak Ada Pembangunan Fisik


Mediabidik.com
– Dalam pengesahan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Surabaya 2021 menjadi Rp8,9 triliun, Walikota Surabaya menyatakan, sampai akhir tahun ini tidak ada pembangunan fisik, karena anggaran dialokasikan untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi. 

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, karena Pendapatan Asil Daerah (PAD) kita sejak tahun 2020 sampai sekarang anjlok, hal tersebut tentu berdampak pada menipisnya kas Pemkot Surabaya.

Sementara di APBD tahun 2021, tambah Baktiono, terjadi refocusing jadi anggaran daerah yang ada untuk penanganan Covid-19, dan kini ada P-APBD 2021 dimana Pemkot Surabaya menyatakan, anggaran dialokasikan untuk kebangkitan ekonomi, tidak ada pembangunan fisik atau proyek.

"Terus mau bagaimana lagi, kita sendiri sudah ikhlas saat rapat anggaran, bahwa anggaran pembangunan dialokasikan untuk Covid-19, dan sekarang untuk pemulihan ekonomi."ujarnya di Surabaya, Selasa (12/10/21).

Ia menjelaskan, tidak adanya pembangunan fisik di Surabaya karena Pemkot Surabaya tidak memiliki duit, namun untuk anggaran perawatan tetap teralokasi. 

Misalnya, perawatan taman, jalan, jembatan, rumah pompa, saluran air dan gorong-gorong, gedung sekolah, gedung olahraga, itu anggarannya tetap ada.

"Ok untuk saat ini tidak ada proyek yang jalan, tapi ketika kondisi sudah normal kita genjot lagi proyek-proyek fisik di Surabaya. Ketika PAD mulai naik, pajak daerah meningkat, disitulah jadwal rencana pembangunan fisik kembali direalisasikan." tegas Baktiono.

Ia menerangkan, nanti dengan dibukanya PPKM otomatis roda perekonomian akan tumbuh lagi terutama, restoran, hotel, depot makan, cafe, mall, itu kan sudah mulai beroperasi dan akan ada bayar pajaknya, maka sektor pendapatan pajak daerah kembali naik.

Kalau sekarang ini, kata Baktiono, pendapatan pajak didapat hanya dari pasar-pasar yang menjual kebutuhan pokok saja, jelas ini tidak mampu menopang PAD kita.

Pasalnya, terang Baktiono, PAD yang sangat besar diantaranya adalah dari pajak hotel dan restoran selain sektor ini tidak ada. Coba kita lihat, PBB juga banyak yang nunggak selama pandemi Covid-19, BPHTB pun juga banyak yang nunggak, karena tren jual beli tanah lesu, orang tidak punya duit.

Baktiono kembali menjelaskan, sudah dua tahun kita melakukan restrukturisasi anggaran, karena memang PAD Kota Surabaya sangat merana, termasuk anggaran untuk pembangunan fisik.

"Anggaran pembangunan dalam postur APBD kita mencapai 60%, itu semuanya sudah di refocusing. Tapi kami optimis tahun ini kita menuju normal tidak ada lagi level-levelan alias PPKM, sehingga tahun depan pembangunan fisik kembali melaju pesat."ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni