Skip to main content

Dialokasikan Kebangkitan Ekonomi, Dewan : Tidak Ada Pembangunan Fisik


Mediabidik.com
– Dalam pengesahan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Surabaya 2021 menjadi Rp8,9 triliun, Walikota Surabaya menyatakan, sampai akhir tahun ini tidak ada pembangunan fisik, karena anggaran dialokasikan untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi. 

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C, Baktiono mengatakan, karena Pendapatan Asil Daerah (PAD) kita sejak tahun 2020 sampai sekarang anjlok, hal tersebut tentu berdampak pada menipisnya kas Pemkot Surabaya.

Sementara di APBD tahun 2021, tambah Baktiono, terjadi refocusing jadi anggaran daerah yang ada untuk penanganan Covid-19, dan kini ada P-APBD 2021 dimana Pemkot Surabaya menyatakan, anggaran dialokasikan untuk kebangkitan ekonomi, tidak ada pembangunan fisik atau proyek.

"Terus mau bagaimana lagi, kita sendiri sudah ikhlas saat rapat anggaran, bahwa anggaran pembangunan dialokasikan untuk Covid-19, dan sekarang untuk pemulihan ekonomi."ujarnya di Surabaya, Selasa (12/10/21).

Ia menjelaskan, tidak adanya pembangunan fisik di Surabaya karena Pemkot Surabaya tidak memiliki duit, namun untuk anggaran perawatan tetap teralokasi. 

Misalnya, perawatan taman, jalan, jembatan, rumah pompa, saluran air dan gorong-gorong, gedung sekolah, gedung olahraga, itu anggarannya tetap ada.

"Ok untuk saat ini tidak ada proyek yang jalan, tapi ketika kondisi sudah normal kita genjot lagi proyek-proyek fisik di Surabaya. Ketika PAD mulai naik, pajak daerah meningkat, disitulah jadwal rencana pembangunan fisik kembali direalisasikan." tegas Baktiono.

Ia menerangkan, nanti dengan dibukanya PPKM otomatis roda perekonomian akan tumbuh lagi terutama, restoran, hotel, depot makan, cafe, mall, itu kan sudah mulai beroperasi dan akan ada bayar pajaknya, maka sektor pendapatan pajak daerah kembali naik.

Kalau sekarang ini, kata Baktiono, pendapatan pajak didapat hanya dari pasar-pasar yang menjual kebutuhan pokok saja, jelas ini tidak mampu menopang PAD kita.

Pasalnya, terang Baktiono, PAD yang sangat besar diantaranya adalah dari pajak hotel dan restoran selain sektor ini tidak ada. Coba kita lihat, PBB juga banyak yang nunggak selama pandemi Covid-19, BPHTB pun juga banyak yang nunggak, karena tren jual beli tanah lesu, orang tidak punya duit.

Baktiono kembali menjelaskan, sudah dua tahun kita melakukan restrukturisasi anggaran, karena memang PAD Kota Surabaya sangat merana, termasuk anggaran untuk pembangunan fisik.

"Anggaran pembangunan dalam postur APBD kita mencapai 60%, itu semuanya sudah di refocusing. Tapi kami optimis tahun ini kita menuju normal tidak ada lagi level-levelan alias PPKM, sehingga tahun depan pembangunan fisik kembali melaju pesat."ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Persiapan PON XXI 2024, KONI Jatim Evaluasi dan Finalisasi Atlet dan Pelatih

SURABAYA|Mediabidik.Com – Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur (KONI Jatim), melakukan evaluasi dan finalisasi atlet dan pelatih, persiapan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara.  Evaluasi dan finalisasi atlet serta pelatih ini, dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap cabang olahraga (cabor) penghuni Puslatda. Ketua KONI Jatim Muhammad Nabil mengatakan, kegiatan ini fokusnya adalah untuk mengonfirmasi persiapan terakhir seluruh cabor sebelum PON XXI digelar pada September nanti. Dari hasil itu, nantinya KONI Jatim akan menelaah lebih dalam terkait peluang cabor di PON. "Khan ada hasil akhir (pertandingan), track record anak-anak tercatat beberapa kali kemenangan, prestasi, dan tingkat kemenangannya pada level apa," kata Nabil, pada Selasa 9 Juli 2024.  Karena itu, dalam finalisasi ini, KONI Jatim akan mengonfirmasi dan membandingkan dengan data tes fisik dan hasil prestasi yang ada untuk menentukan nama atlet yang dipasti...

Ketua KONI Jatim: Triathlon akan Dipertandingkan di PORPROV 2025

SURABAYA|Mediabidik.Com – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur (KONI Jatim) Muhammad Nabil mengumumkan, bahwa triathlon akan menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX/2025 di Malang Raya. Dalam pernyataannya, M Nabil menekankan pentingnya multi ajang ini, sebagai sarana rekrutmen atlet menjelang SEA Games 2025 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).  "Sudah saya pastikan, bahwa triathlon akan dipertandingkan di Porprov Malang Raya. Ini adalah langkah strategis untuk rekrutmen, agar kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi yang ada," ujar M Nabil, pada acara pelantikan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jatim, di Surabaya, Sabtu (2/11/2024) siang. Untuk mencapai tujuan tersebut, KONI Jatim meminta Ketua Pengprov FTI Jatim Anastasia Kirana membuat triathlon makin semarak...