Skip to main content

Tahura Dibuka, Dewan Ingatkan Pemkot Harus Perketat Prokes


Mediabidik.com
– Setelah objek wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS) dibuka, dalam waktu dekat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, menyatakan kesiapannya membuka Taman Hutan Raya (Tahura) dan Kebun Raya Mangrove (KRM) dengan protokol kesehatan (Prokes) ketat. 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Norma Yunita menilai, karena Kota Surabaya sendiri statusnya sudah PPKM Level 1 jadi Pemkot Surabaya berani membuka Kebun Binatang Surabaya (KBS).

"Terpenting, saat objek wisata di Surabaya kembali dibuka, penerapan protokol kesehatan nya harus super ketat."ujarnya di Surabaya, Senin (11/10/21).

Ia menerangkan, sudah sekian lama masyarakat puasa rekreasi akibat pandemi, karena sudah status PPKM Level 1 jadi dengan dibukanya objek wisata di Surabaya tentu akan membangkitkan ekonomi Surabaya. 

Selama ini, kata Norma Yunita, publik sudah berperang melawan kesehatan di masa pandemi Covid-19, nah sekarang ini saatnya kita berperang melawan ekonomi untuk kembali bangkit ditengah gencarnya program pemulihan ekonomi.

"Saat ini waktunya untuk pemulihan ekonomi, baik di sektor pariwisata, pusat perbelanjaan, UMKM agar pendapatan masyarakat kembali membaik. Termasuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Surabaya tentu terkerek naik, jika sektor wisata kembali dibuka."terang politisi milenial PDIP Kota Surabaya ini.

Norma Yunita kembali mengatakan, kemarin Komisi D sudah membahas dengan Dinas Pariwisata Kota Surabaya terkait pembukaan KBS, dimana KBS kembali dibuka namun dengan tahapan prokes yang ketat, terutama bagi anak-anak.

"Secara general Komisi D mendukung Pemkot Surabaya dengan dibukanya kembali KBS dan objek wisata lainnya, tentu ini akan menggairahkan ekonomi dan PAD Kota Surabaya menjadi meningkat."jelasnya.

Ia kembali menambahkan, ditengah kembali sibuknya objek wisata, Komisi D minta kepada para pelaku usaha agar mematuhi prokes dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Surabaya, agar ketika terjadi kerumunan pengunjung bisa dapat dicegah sedini mungkin.

"Kebetulan di KBS kan ada wahana baru khawatir berkerumun, jadi harus ada petugas baik Linmas, Pol PP, Satgas untuk bisa memantau dan mencegah kerumununan di tempat wisata."tegasnya.

Norma Yunita kembali menerangkan, saat ini kebetulan jelang akhir tahun dimana objek wisata akan ramai, nah dari sisi sektor pariwisata tentu akan menyumbang PAD Kota Surabaya, yang selama ini bisa mengkontribusi sekitar 30% dari total PAD yang diraih Pemkot Surabaya.

"So, cukup baik dengan dibukanya kembali KBS untuk recovery ekonomi. Sekali lagi terpenting adalah prokes ketat disetiap objek wisata."ungkapnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni