Skip to main content

Tahura Dibuka, Dewan Ingatkan Pemkot Harus Perketat Prokes


Mediabidik.com – Setelah objek wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS) dibuka, dalam waktu dekat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, menyatakan kesiapannya membuka Taman Hutan Raya (Tahura) dan Kebun Raya Mangrove (KRM) dengan protokol kesehatan (Prokes) ketat. 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Norma Yunita menilai, karena Kota Surabaya sendiri statusnya sudah PPKM Level 1 jadi Pemkot Surabaya berani membuka Kebun Binatang Surabaya (KBS).

"Terpenting, saat objek wisata di Surabaya kembali dibuka, penerapan protokol kesehatan nya harus super ketat."ujarnya di Surabaya, Senin (11/10/21).

Ia menerangkan, sudah sekian lama masyarakat puasa rekreasi akibat pandemi, karena sudah status PPKM Level 1 jadi dengan dibukanya objek wisata di Surabaya tentu akan membangkitkan ekonomi Surabaya. 

Selama ini, kata Norma Yunita, publik sudah berperang melawan kesehatan di masa pandemi Covid-19, nah sekarang ini saatnya kita berperang melawan ekonomi untuk kembali bangkit ditengah gencarnya program pemulihan ekonomi.

"Saat ini waktunya untuk pemulihan ekonomi, baik di sektor pariwisata, pusat perbelanjaan, UMKM agar pendapatan masyarakat kembali membaik. Termasuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Surabaya tentu terkerek naik, jika sektor wisata kembali dibuka."terang politisi milenial PDIP Kota Surabaya ini.

Norma Yunita kembali mengatakan, kemarin Komisi D sudah membahas dengan Dinas Pariwisata Kota Surabaya terkait pembukaan KBS, dimana KBS kembali dibuka namun dengan tahapan prokes yang ketat, terutama bagi anak-anak.

"Secara general Komisi D mendukung Pemkot Surabaya dengan dibukanya kembali KBS dan objek wisata lainnya, tentu ini akan menggairahkan ekonomi dan PAD Kota Surabaya menjadi meningkat."jelasnya.

Ia kembali menambahkan, ditengah kembali sibuknya objek wisata, Komisi D minta kepada para pelaku usaha agar mematuhi prokes dan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Surabaya, agar ketika terjadi kerumunan pengunjung bisa dapat dicegah sedini mungkin.

"Kebetulan di KBS kan ada wahana baru khawatir berkerumun, jadi harus ada petugas baik Linmas, Pol PP, Satgas untuk bisa memantau dan mencegah kerumununan di tempat wisata."tegasnya.

Norma Yunita kembali menerangkan, saat ini kebetulan jelang akhir tahun dimana objek wisata akan ramai, nah dari sisi sektor pariwisata tentu akan menyumbang PAD Kota Surabaya, yang selama ini bisa mengkontribusi sekitar 30% dari total PAD yang diraih Pemkot Surabaya.

"So, cukup baik dengan dibukanya kembali KBS untuk recovery ekonomi. Sekali lagi terpenting adalah prokes ketat disetiap objek wisata."ungkapnya.(pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
70 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh
210 comments
Read more