Fraksi PDIP Desak Pemkot Segera Siapkan Rumah Isolasi

Mediabidik.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya, untuk segera menyiapkan rumah isolasi bagi warga yang terconfirm ODP dan PDP.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Syaifuddin Zuhri mengatakan, dari hasil rapat fraksi hari ini, Kamis (16/04/20) menghasilkan rekomendasi kepada Pemkot Surabaya diantaranya, rumah isolasi.

"Kami di FPDIP mendorong agar Pemkot Surabaya secepatnya membuat rumah isolasi." ujarnya kepada wartawan usai rapat Fraksi PDIP di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (16/04/20).

Ia menjelaskan, problem virus corona Covid-19 dimana grafiknya ODP dan PDP di Surabaya terus meningkat, sebaiknya Pemkot Surabaya bangun rumah isolasi.

Pembangunan rumah isolasi bisa dikemas dengan tenda misalnya, namun terpenting harus ada kesiapan untuk membangun.

Kedua, kata cak Ipuk panggilan akrab Syaifuddin Zuhri, dalam sistem koordinasi penanganan Covid-19 oleh Pemkot Surabaya, jangan sampai ada problem konflik yang timbul di setiap wilayah yang ada pandemi virus tidak terdeteksi oleh Pemkot.

"Fraksi menyarankan Pemkot Surabaya untuk melakukan rapid test disetiap kampung, agar virus tidak semakin jauh menjalar. Sehingga ada target penyelesaian." tegasnya.

Syaifuddin Zuhri kembali mengatakan, FPDIP juga merekomendasikan kepada Pemkot Surabaya agar distribusi pangan ke warga jangan sampai berhenti, ketika ada isolasi mandiri, suplai pangan ini penting dan sangat urgent.

Ia menerangkan, selain rumah isolasi dan distribusi pangan, FPDIP juga menyarankan kepada Pemkot Surabaya agar mengalokasikan anggaran untuk padat karya, yang ditujukan kepada warga yang mengalami putus kerja akibat Covid-19 dan pelaku usaha kecil atau UKM yang terimbas Covid-19 ini.

Anggaran padat karya diperlukan untuk membantu warga yang kehilangan mata pencaharian, imbas dari virus corona Covid-19.

"Pemkot Surabaya juga harus secepatnya memberdayakan UKM ditengah pandemi Covid-19, itu saran dari FPDIP." ungkapnya (pan)

Foto : Syaifudin Zuhri Ketua fraksi PDIP Surabaya.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog