Skip to main content

Fraksi PDIP Desak Pemkot Segera Siapkan Rumah Isolasi

Mediabidik.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya mendorong Pemkot Surabaya, untuk segera menyiapkan rumah isolasi bagi warga yang terconfirm ODP dan PDP.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Syaifuddin Zuhri mengatakan, dari hasil rapat fraksi hari ini, Kamis (16/04/20) menghasilkan rekomendasi kepada Pemkot Surabaya diantaranya, rumah isolasi.

"Kami di FPDIP mendorong agar Pemkot Surabaya secepatnya membuat rumah isolasi." ujarnya kepada wartawan usai rapat Fraksi PDIP di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (16/04/20).

Ia menjelaskan, problem virus corona Covid-19 dimana grafiknya ODP dan PDP di Surabaya terus meningkat, sebaiknya Pemkot Surabaya bangun rumah isolasi. 

Pembangunan rumah isolasi bisa dikemas dengan tenda misalnya, namun terpenting harus ada kesiapan untuk membangun.

Kedua, kata cak Ipuk panggilan akrab Syaifuddin Zuhri, dalam sistem koordinasi penanganan Covid-19 oleh Pemkot Surabaya, jangan sampai ada problem konflik yang timbul di setiap wilayah yang ada pandemi virus tidak terdeteksi oleh Pemkot. 

"Fraksi menyarankan Pemkot Surabaya untuk melakukan rapid test disetiap kampung, agar virus tidak semakin jauh menjalar. Sehingga ada target penyelesaian." tegasnya.

Syaifuddin Zuhri kembali mengatakan, FPDIP juga merekomendasikan kepada Pemkot Surabaya agar distribusi pangan ke warga jangan sampai berhenti, ketika ada isolasi mandiri, suplai pangan ini penting dan sangat urgent.

Ia menerangkan, selain rumah isolasi dan distribusi pangan, FPDIP juga menyarankan kepada Pemkot Surabaya agar mengalokasikan anggaran untuk padat karya, yang ditujukan kepada warga yang mengalami putus kerja akibat Covid-19 dan pelaku usaha kecil atau UKM yang terimbas Covid-19 ini.

Anggaran padat karya diperlukan untuk membantu warga yang kehilangan mata pencaharian, imbas dari virus corona Covid-19.

"Pemkot Surabaya juga harus secepatnya memberdayakan UKM ditengah pandemi Covid-19, itu saran dari FPDIP." ungkapnya (pan)

Foto : Syaifudin Zuhri Ketua fraksi PDIP Surabaya.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...