Skip to main content

Fraksi Golkar Desak Pemkot Surabaya Sosialisasikan Kebijakan PSBB ke Warga

Mediabidik.com – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiga daerah di Jawa Timur dalam rangka penanganan covid-19.

Ketiga daerah tersebut yakni Sidoarjo, Surabaya dan Gresik ini disampaikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan langsung mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/264/2020.

Untuk mensosialisasikan PSBB di kota Surabaya, Fraksi Golkar mengatakan, ketika permohonan penerapan PSBB diajukan ke pemerintah pusat melalui Gubenur sejak saat itu pemerintah kota melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT/RW.

"Kami (Fraksi Golkar) meminta kepada pemkot segera mensosialisasikan kebijakan PSBB itu," ujar Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar, Kamis (22/4/20).

Sosialisasi PSBB, menurut Anggota Komisi A, bisa dipermudah dengan teknologi informasi dan pihaknya meminta kepada kepada humas dan infokom mensosialisasikan baik melalui aplikasi sapa warga maupun secara verbal.

"Seperti lurah lurah memberikan himbauan baik dengan spanduk dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak kaget nantinya," paparnya.

Kepada masyarakat, Fathoni menyampaikan, kebijakan PSBB itu memang pahit, tetapi harus dilakukan dalam rangka untuk melindungi kepentingan nyawa manusia yang lebih besar.

"Memang (PSBB) ini, kita menjadi keterbatasi tidak dalam seperti kehidupan normal," ungkapnya.

Hal itu, menurut Fathoni, upaya pemerintah untuk meminimalisir banyaknya warga Surabaya terinfeksi virus covid-19, oleh karena itu, pihaknya meminta sekaligus mengajak segenap masyarakat Surabaya untuk mematuhi yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Sepanjang tidak ada urusan yang urgent, sebaiknya kita berdiam diri di rumah," tuturnya.

Selain itu, kata Fathoni, menambah kekhusukan dalam beribadah di bulan suci ramadhan sekaligus meringankan beban pemerintah dalam rangka meminimalisir sebaran covid yang semakin tidak terkendali.

"Ini memang pahit tetapi harus diambil oleh pemerintah kita, agar covid-19 ini segera bisa hilang dari bumi nusantara ini," pungkasnya. (pan)

Foto : Arif Fathoni Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni