Ketiga daerah tersebut yakni Sidoarjo, Surabaya dan Gresik ini disampaikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan langsung mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/264/2020.
Untuk mensosialisasikan PSBB di kota Surabaya, Fraksi Golkar mengatakan, ketika permohonan penerapan PSBB diajukan ke pemerintah pusat melalui Gubenur sejak saat itu pemerintah kota melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT/RW.
"Kami (Fraksi Golkar) meminta kepada pemkot segera mensosialisasikan kebijakan PSBB itu," ujar Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar, Kamis (22/4/20).
Sosialisasi PSBB, menurut Anggota Komisi A, bisa dipermudah dengan teknologi informasi dan pihaknya meminta kepada kepada humas dan infokom mensosialisasikan baik melalui aplikasi sapa warga maupun secara verbal.
"Seperti lurah lurah memberikan himbauan baik dengan spanduk dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tidak kaget nantinya," paparnya.
Kepada masyarakat, Fathoni menyampaikan, kebijakan PSBB itu memang pahit, tetapi harus dilakukan dalam rangka untuk melindungi kepentingan nyawa manusia yang lebih besar.
"Memang (PSBB) ini, kita menjadi keterbatasi tidak dalam seperti kehidupan normal," ungkapnya.
Hal itu, menurut Fathoni, upaya pemerintah untuk meminimalisir banyaknya warga Surabaya terinfeksi virus covid-19, oleh karena itu, pihaknya meminta sekaligus mengajak segenap masyarakat Surabaya untuk mematuhi yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Sepanjang tidak ada urusan yang urgent, sebaiknya kita berdiam diri di rumah," tuturnya.
Selain itu, kata Fathoni, menambah kekhusukan dalam beribadah di bulan suci ramadhan sekaligus meringankan beban pemerintah dalam rangka meminimalisir sebaran covid yang semakin tidak terkendali.
"Ini memang pahit tetapi harus diambil oleh pemerintah kita, agar covid-19 ini segera bisa hilang dari bumi nusantara ini," pungkasnya. (pan)
Foto : Arif Fathoni Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya.
Foto : Arif Fathoni Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya.
Comments
Post a Comment