Skip to main content

Fraksi PKB : Surabaya Sudah Siap Berlakukan PSBB

Mediabidik.com – Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya kemungkinan diperlukan apalagi persiapan sudah matang dalam rangka pencegahan virus corona (Covid-19), hal ini dikatakan oleh Fraksi PKB.

"Surabaya ini merupakan kota besar, kalau memang persiapannya sudah matang sebaiknya harus di PSBB," ujar Badru Tamam Sekretaris Fraksi PKB DPRD Surabaya. Kamis (16/04/2020)

Menurut Anggota Komisi D ini mengakatan, agar memutus mata rantai persebaran covid-19 bisa diatasi karena semua ini dalam rangka usaha pencegahan, asal Pemkot dalam PSBB dilakukan dengan benar-benar.

"Salah satu contoh misalnya pasar, pasar itu ditutup 100 persen itu tidak mungkin," katanya.

Pasar, kata Badru, tempat orang usaha dan berkebutuhan untuk berbelanja, tetapi Pemkot juga bisa menggunakan kekuasaannya, bagaimana kebijakannya dalam cara masuk ke pasar dibatasi mengantri setiap 50 orang.

"Itu bisa diberlakukan dengan memperdayakan baik itu dari Satpol PP, Linmas dan Kepolisian," terangnya.

Badru Tamam menilai, bahwa pasar itu juga salah satu tempat mata rantai persebaran covid-19, dan pihaknya memberikan contoh bagaimana pasar juga harus diawasi jangan sampai orang masuk ke pasar berjubel-jubel.

"Kalau itu bisa diberlakukan seperti negara negara lain, Insha Allah, salah satu tempat persebaran (Covid-19) itu bisa dicegah dan diatasi dengan baik," katanya.

Sekarang ini, Badru menilai sudah bagus setiap pasar berjarak 20 meter ada tempat cuci tangan, tetapi bukan itu masalahnya, dan ada salah satu lagi masalah soal penggunaan masker betul efektif dan diharuskan.

"Bukan hanya imbuan tapi harus kewajiban dan juga itu harus ada sangsi serta peringatan keras kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker," pungkasnya. (pan)

Foto : Badru Tamam Sekretaris Fraksi PKB DPRD Surabaya.

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10