Dewan Sarankan Pemkot Segera Lakukan PSBB

Mediabidik.com - Guna memutus mata rantai virus corona Covid-19 di Surabaya, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibnu Shobir, S.Pd menyarankan, Pemkot Surabaya agar segera melakukan lockdown, atau minimal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, kata Ibnu Shobir, sebelum diterapkan PSBB, terlebih dahulu harus dilakukan solusi bagi warga Surabaya, agar ada bantuan logistik ke setiap warga selama PSBB.

"Saran saya seharusnya segera diberlakukan PSBB, seperti di Jakarta." tegasnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (13/04/20).

Ia menjelaskan, sudah tiga pekan Pemkot Surabaya menangani pencegahan Covid-19, namun gejala virus sepertinya belum clear dibasmi, terlihat dari jumlah ODP dan PDP bahkan dengan rapid test pun penyebaran virus belum bisa di matikan atau kita stop.

Jalan satu-satunya, terang Ibnu Shobir, bagaimana Pemkot Surabaya menyempitkan ruang gerak virus Covid-19 dengan melakukan PSBB, agar benar-benar Covid-19 ini tidak lagi menjadi pandemi di Kota Surabaya yang kita cintai ini.

Politisi senior PKS Kota Surabaya kembali mengatakan, setelah PSBB menjadi opsi terakhir, langkah selanjutnya adalah perlu adanya pendampingan kepada warga seperti, bantuan dana ketiap warga selama penerapan PSBB.

Oleh karena itu, kata Ibnu Shobir, jika memang Pemkot Surabaya memberlakukan PSBB, perlu ada bantuan dana baik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non MBR, ketika PSBB dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya.

"Nah dengan PSBB ini, secara otomatis akan diketahui berapa jumlah penurunan kasus ODP atau PDP."jelasnya.

Dirinya kembali menegaskan, sebenarnya selama Covid-19 ini yang menjadi sumber masalahnya adalah, masalah kesehatan masyarakat itu sendiri, dan ini harus menjadi prioritas Pemkot Surabaya.

"Langkah Pemkot Surabaya memang sudah preventif, tapi harus lebih ekstrem untuk melindungi warganya yaitu, penerapan PSBB solusi akhir dari musibah wabah yang mematikan ini."tutur Ibnu Sobir.

Ia kembali menambahkan, Pemkot Surabaya tidak perlu takut-takut untuk menerapkan PSBB, karena memang muaranya untuk menyelamatkan warga Kota Surabaya. Jika perlu ajak pakar, ahli kesehatan, akademisi berdiskusi soal perlu tidaknya PSBB di Kota Surabaya ini.

"Saya pikir solusi tepat untuk mempercepat mencegah penyebaran virus Covid-19, ya PSBB ini." ungkapnya.(pan)

Foto : Ibnu Shobir anggota Komisi D Surabaya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog