Skip to main content

Dewan Sarankan Pemkot Segera Lakukan PSBB

Mediabidik.com - Guna memutus mata rantai virus corona Covid-19 di Surabaya, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibnu Shobir, S.Pd menyarankan, Pemkot Surabaya agar segera melakukan lockdown, atau minimal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun, kata Ibnu Shobir, sebelum diterapkan PSBB, terlebih dahulu harus dilakukan solusi bagi warga Surabaya, agar ada bantuan logistik ke setiap warga selama PSBB.

"Saran saya seharusnya segera diberlakukan PSBB, seperti di Jakarta." tegasnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (13/04/20).

Ia menjelaskan, sudah tiga pekan Pemkot Surabaya menangani pencegahan Covid-19, namun gejala virus sepertinya belum clear dibasmi, terlihat dari jumlah ODP dan PDP bahkan dengan rapid test pun penyebaran virus belum bisa di matikan atau kita stop.

Jalan satu-satunya, terang Ibnu Shobir, bagaimana Pemkot Surabaya menyempitkan ruang gerak virus Covid-19 dengan melakukan PSBB, agar benar-benar Covid-19 ini tidak lagi menjadi pandemi di Kota Surabaya yang kita cintai ini.

Politisi senior PKS Kota Surabaya kembali mengatakan, setelah PSBB menjadi opsi terakhir, langkah selanjutnya adalah perlu adanya pendampingan kepada warga seperti, bantuan dana ketiap warga selama penerapan PSBB.

Oleh karena itu, kata Ibnu Shobir, jika memang Pemkot Surabaya memberlakukan PSBB, perlu ada bantuan dana baik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non MBR, ketika PSBB dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. 

"Nah dengan PSBB ini, secara otomatis akan diketahui berapa jumlah penurunan  kasus ODP atau PDP."jelasnya.

Dirinya kembali menegaskan, sebenarnya selama Covid-19 ini yang menjadi sumber masalahnya adalah, masalah kesehatan masyarakat itu sendiri, dan ini harus menjadi prioritas Pemkot Surabaya.

"Langkah Pemkot Surabaya memang sudah preventif, tapi harus lebih ekstrem untuk melindungi warganya yaitu, penerapan PSBB solusi akhir dari musibah wabah yang mematikan ini."tutur Ibnu Sobir.

Ia kembali menambahkan, Pemkot Surabaya tidak perlu takut-takut untuk menerapkan PSBB, karena memang muaranya untuk menyelamatkan warga Kota Surabaya. Jika perlu ajak pakar, ahli kesehatan, akademisi berdiskusi soal perlu tidaknya PSBB di Kota Surabaya ini.

"Saya pikir solusi tepat untuk mempercepat mencegah penyebaran virus Covid-19, ya PSBB ini." ungkapnya.(pan)

Foto : Ibnu Shobir anggota Komisi D Surabaya.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more