Skip to main content

Komisi B Apresiasi Penerapan Aplikasi Belanja Online PD Pasar

Mediabidik.com – Pasca penutupan pasar Kapasan beberapa waktu lalu dampak covid-19, PD Pasar Surya Surabaya membuat progam online bekerja sama dengan beberapa pihak. hal ini katakan bagus oleh Komisi B.

"Online itu bagus yang dilakukan oleh PD Pasar ini untuk tetap menjaga sosial distancing," ujar John Tamrun Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin. (13/04/2020)

Namun, Fraksi PDIP ini menjelaskan, tidak semua pedagang mengerti tentang online dan bagaimana cara operasional tentang online, maka itu menurut ia, seharusnnya PD Pasar bisa melakukan dengan cara lain diluar daripada online tersebut.

"Karena kesiapan dari masyarakat (Pedagang) belum ada untuk dilakukan online dan data dari PD Pasar tidak solid artinya tidak terlalu banyak untuk melakukan online itu," ungkapnya. ditemui usai hearing

Penjualan secara online, kata Tamrun, memerlukan nomer hand phone pedagang, sedangkan PD Pasar sampai hari ini belum punya nomer hand Phone dari pedagang pasar Kapasan.

"Kalau ini di online kan dan tidak ada nomer hand phone (pedagang), maka itu tidak akan bisa berjalan, buat apa harus dilakukan (Online) itu," katanya.

Pihaknya menegaskan, seharusnya PD Pasar mempersiapkan lebih dahulu sebelum ada penutupan di satu tempat (Pasar), kalau sudah dipersiapkan mempunyai nomer hand phone lalu baru diarahkan ke online.

"Tidak seperti sekarang ditutup lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan," ungkapnya.

Selain itu, Pihaknya menginginkan pasar Kapasan tetap dibuka, tetapi dengan koridor SOP Physical distancing (Sosial Distancing) ini harus ketat dijalankan dengan lintas instansi seperti Linmas, Satpol PP dan Dinas terkait lainnya.

"Saya menginginkan pasar Kapasan tetap dibuka, tetapi dengan koridor SOP Sosial Distancing," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni