Skip to main content

Komisi B Nilai Rapat Teleconference Dengan Pemkot Kurang Maksimal

Mediabidik.com - Dalam rangka mempercepat penanganan wabah virus corona Covid-19 di Surabaya, Senin (06/04/20) dilakukan rapat koordinasi antata DPRD Kota Surabaya dengan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini via teleconference.

Hanya saja, sejumlah anggota dewan menilai, rapat paripurna via teleconference dengan Walikota Surabaya tersebut belum maksimal.

"Sepertinya harus dilakukan rapat kembali walau via teleconference, agar uneg-uneg atau keluhan anggota dewan bisa tersampaikan langsung ke Walikota Risma." ujar Ketua Komisi B, Hj. Luthfiyah S.Psi kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (06/04/20).

Ia menjelaskan, rapat paripurna kali ini memang sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinan bertemu secara fisik, jadi solusinya via teleconference.

"Tapi sekali lagi, rapatnya terlalu pendek waktunya jadi ga clear." tegasnya.

Politisi senior Partai Gerindra Kota Surabaya tersebut kembali mengatakan, banyak laporan dan keluhan dari masyarakat yang belum tersampaikan ke Walikota Risma, karena keterbatasan waktu. 

Hanya saja, ujar Luthfiyah, Ketua Dewan menyarankan, segala pertanyaan anggota dewan bisa disampaikan ke ketua, yang nantinya akan diteruskan ke Walikota Risma.

Sebagai Ketua Komisi B, kata Luthfiyah, sebenarnya ingin menyampaikan ke Walikota Surabaya, Tri Rismaharini misalnya soal pasar ada beberapa pasar yang ditutup. Terus, bagaiaman edukasi social distancing bagi pedagang pasar, ini yang akan kami sampaikan ke Risma.

"Nah penerapan social distancing di pasar tradisional apakah bisa?" tanya Luthfiyah.

Dirinya kembali menambahkan, harusnya Pemkot Surabaya mengedukasi pedagang pasar cari metode lain, dimana pembeli tidak harus bertemu langsung dengan penjual, dalam hal ini pedagang. "Kan bisa dengan online." terangnya.

Selain itu, operasional pasar bisa dibagi-bagi waktunya antar pedagang. Misalnya, di pasar tersebut ada 60 pedagang, hari Senin-Selasa 20 pedagang yang berhak berdagang, terus Rabu-Kamis 20 pedagang yang buka, dan Jumat-Minggi 20 pedagang yang operasional, jadi tidak menumpuk setiap harinya.

"Sehingga tidak terjadi konsentrasi pengunjung atau pembeli di pasar, ini salah satu bentuk edukasi social distancing. Ini yang kami usulkan ke Pemkot Surabaya." ungkapnya. (pan)

Foto : Lutfiyah Ketua Komisi B DPRD Surabaya.

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10