Adi : Hotel dan Apartemen Bisa Digunakan Sebagai Tempat Observasi

Mediabidik.com - Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono meyakini Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memiliki konsep penanganan wabah Covid-19 (Corona) yang sudah dipersiapkan.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Surabaya meragukan langkah pemkot dalam penanganan corona. Mereka (legislator) merasa ragu dengan keseriusan Pemkot Surabaya lantaran tidak ada koordinasi yang baik dengan berbagai instansi.

"Saya yakin Walikota Surabaya punya konsep yang sudah dipersiapkan," kata Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Menurutnya, sejumlah langkah penanganan Covid-19 sudah dilakukan Pemkot Surabaya selama ini. Sementara mengenai penganggaran masih dibahas formatnya di DPRD Surabaya.

Sebelumnya, Walikota Surabaya menyebut akan mengalokasikan Rp 196 miliar untuk penanganan Covid-19 di Surabaya. Namun, angka tersebut dinilai kalangan dewan masih terlalu minim. Sebab sebagian besar justru digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sembako masyarakat, bukan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan saat pandemi. Termasuk sarana dan prasarana tempat observasi.

Namun menurut Adi, mengenai tempat observasi baik yang bakal digunakan bagi para Orang Dalam Pemantauan (ODP) pemkot bisa menggunakan bangunan hotel maupun apartemen yang ada di Surabaya.

"Makanya kami berharap para pelaku usaha di Surabaya bisa ikut gotong royong menanganai wabah ini," katanya.

Adi menambahkan, wabah corona memang harus ditangani oleh semua lalpisan masyarakat. Termasuk para pelaku pelaku usaha yang ada di Surabaya.

"Kalau hanya dibebankan kepada pemkot berat rasanya, " kata dia.

Untuk itu, harap dia semua lapisan masyarakat bisa ikut berpartisilasi dalam penanganan Covid-19.

Termasuk, para pelaku usaha di bidang perhotelan dan real estate untuk meminjamkan gedungnya sebagai lokasi observasi. (pan)

Foto : Adi Sutarwijono Ketua DPRD Surabaya

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog