Adi : Hotel dan Apartemen Bisa Digunakan Sebagai Tempat Observasi

Mediabidik.com - Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono meyakini Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memiliki konsep penanganan wabah Covid-19 (Corona) yang sudah dipersiapkan.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Surabaya meragukan langkah pemkot dalam penanganan corona. Mereka (legislator) merasa ragu dengan keseriusan Pemkot Surabaya lantaran tidak ada koordinasi yang baik dengan berbagai instansi.

"Saya yakin Walikota Surabaya punya konsep yang sudah dipersiapkan," kata Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini.

Menurutnya, sejumlah langkah penanganan Covid-19 sudah dilakukan Pemkot Surabaya selama ini. Sementara mengenai penganggaran masih dibahas formatnya di DPRD Surabaya.

Sebelumnya, Walikota Surabaya menyebut akan mengalokasikan Rp 196 miliar untuk penanganan Covid-19 di Surabaya. Namun, angka tersebut dinilai kalangan dewan masih terlalu minim. Sebab sebagian besar justru digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sembako masyarakat, bukan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan saat pandemi. Termasuk sarana dan prasarana tempat observasi.

Namun menurut Adi, mengenai tempat observasi baik yang bakal digunakan bagi para Orang Dalam Pemantauan (ODP) pemkot bisa menggunakan bangunan hotel maupun apartemen yang ada di Surabaya.

"Makanya kami berharap para pelaku usaha di Surabaya bisa ikut gotong royong menanganai wabah ini," katanya.

Adi menambahkan, wabah corona memang harus ditangani oleh semua lalpisan masyarakat. Termasuk para pelaku pelaku usaha yang ada di Surabaya.

"Kalau hanya dibebankan kepada pemkot berat rasanya, " kata dia.

Untuk itu, harap dia semua lapisan masyarakat bisa ikut berpartisilasi dalam penanganan Covid-19.

Termasuk, para pelaku usaha di bidang perhotelan dan real estate untuk meminjamkan gedungnya sebagai lokasi observasi. (pan)

Foto : Adi Sutarwijono Ketua DPRD Surabaya

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog