Skip to main content

Dewan Minta Penerapan PSBB Jangan Sampai Abaikan Sektor Ekonomi

Mediabidik.com - Kalangan legislator di DPRD Kota Surabaya terus mengawasi jalannya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun menerangkan, ada dua sisi dimana keduanya harus berjalan seiring saat PSBB, dan baru bisa dinilai PSBB yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya berjalan efektif atau tidak.

Pertama dari sisi kesehatan, jika dicermati dari sisi ini, PSBB memang perlu diberlakukan. Dan kedua, PSBB dari kaca mata perekonomian.

Seharusnya, terang John Thamrun, jika memang PSBB pertimbangannya demi kesehatan dalam hal ini memutus mata rantai Covid-19, sisi perekonomian juga wajib diperhitungkan sehingga kesehatan bisa dapat teratasi.

"Pasalnya, jika sisi perekonomian tidak sehat tentu masyarakatnya sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah." ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (30/04/20).

Ia menambahkan, problemnya jika ada bantuan dari Pemkot Surabaya, maka apakah APBD kita untuk membantu ekonomi warga saat PSBB apakah cukup anggarannya. 

Dirinya kembali mengatakan, sepanjang anggaran untuk membantu warga sangat cukup, tentu tidak banyak berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat selama PSBB. 

Soal bantuan, kata John Thamrun, kita tahu Pemkot Surabaya sudah banyak bantuan dari pihak luar (swasta), baik berupa logistik pangan, maupun dana. Bantuan dari luar ini kita harapkan bisa langsung dinikmati oleh warga Kota Surabaya selama penerapan PSBB.

John Thamrun menerangkan, sementara untuk menilai berhasil atau tidaknya PSBB belum bisa dievaluasi saat ini, karena PSBB baru berlangsung dua hari. 

"Karena masa inkubasi virus corona Covid-19 saat PSBB kan 14 hari, sementara PSBB baru berjalan dua hari, jadi belum bisa disimpulkan sekarang juga." terangnya.

Politisi PDIP Kota Surabaya ini menuturkan, jika dari sisi kesehatan PSBB ini berhasil atau tidak, kita masih menunggu masa inkubasi 14 hari terhitung sejak awal diberlakukan PSBB, yaitu mulai tanggal 28 April 2020.

Hanya saja, tambah John Thamrun, PSBB dari sisi ekonomi sudah pasti sangat berdampak diberbagai sektor usaha misalnya, pusat perbelanjaan masih diperbolehkan beroperasi, namun masyarakatnya tidak boleh keluar rumah, ya siapa yang mau berkunjung ke Mall atau Plaza, dan ini terlihat sangat kontradiktif.

"Jadi PSBB dari sisi kesehatan sangat baik, tapi jangan sampai mengabaikan sektor ekonomi, jasa dan perdagangan. Ini harus ditata kembali." ungkapnya.(pan)

Foto : John Thamrun anggota Komisi B DPRD Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni