Mediabidik.com

Mediabidik.com – Njoto Widjojo, melaporkan saudaranya Johan dkk, atas dugaan kasus penggelapan dalam jabatan. Pasalnya, ia merasa dicurangi oleh saudaranya sendiri. Dalam surat laporan polisi dengan nomor TBL-B/54/l/Res.1.11/2021/UM/SPKT/Polda Jatim Johan dkk dilaporkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 374 KUHP jo pasal 385 KUHP jo pasal 266 KUHP. Kasus ini bermula sekira bulan Juli 2019, pelapor disuruh menanda tangani notulen hasil rapat umum luar biasa para pemegang saham (RUPS) PT. Dutacitra Audioraya. Surat notulen tersebut atas suruhan terlapor yang bernama Wirawan Atmadja. "Klien kami (Njoto) sebagai pelapor dan selaku salah satu pemegang saham disuruh tanda tangan hasil RUPS tanpa sepengetahuan Pak Njoto terkait adanya RUPS," kata Muara, kuasa hukum Njoto Widjojo, Senin (1/2/2021). Muara menambahkan, kliennya tersebut lalu tidak bersedia menanda tangani RUPS tersebut. Alasannya, terdapat kejanggalan yai...

Mediabidik.com – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi secara daring terkait penegakan protokol kesehatan tertuang dalam Perwali 67/2020 di Surabaya. Sekretaris Komisi D, Dr Akmarawita Kadir mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi mengenai evaluasi penegakan disiplin protokol kesehatan "Tampaknya adanya Perwali 67/2020 dan PPKM ini saling bersinergi," ujar Dr Akmarawita Kadir. Senin (01/02/2021) Menurut dia, nampak lebih terskruktur dan terlihat cukup masif yang sudah terbagi 15 sektor yang mempunyai peran masing masing "Contohnya Pasar, Hiburan malam dan perorangan masing masing mempunyai koordinator sendiri sendiri dari dinas," katanya Menurut Sekretaris Fraksi Golkar ini, menilai cukup baik bertujuan satu memberikan pemahaman bagi sektor sektor tersebut untuk menjalankan protokol kesehatan "DI Perwali 67/2020 itu dibagi dalam 15 sektor yang dikoordinatori oleh dinas dinas terkait," terang Dr Akmarawita. Terkait warga tida...

Mediabidik.com – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 11-25 Januari dan diperpanjang hingga 08 Februari 2021, membuat pertumbuhan ekonomi daerah sedikit tertekan.  Pasalnya, kegiatan masyarakat yang terbatas berdampak pada aktifitas bisnis dan perdagangan karena keterbatasan jam operasional. Plt. Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengatakan, secara general pertumbuhan ekonomi pasti tertekan dengan adanya penerapan PPKM.  "Secara growt ekonomi pasti ada tekanan, dan kami berharap tekanannya tidak terlalu berat, tapi efek memutus mata rantai Covid-19 ini betul-betul tuntas dengan PPKM ini."ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Senin (01/02/21). Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya mendorong percepat belanja daerah agar bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, terutama ekonomi di segmen low end atau menengah ke bawah.  Untuk itu, kata Whisnu Sakti Buana, persoalan APBD Kota Surabaya secepatnya tuntas di Kemendagri, sehingga...

Mediabidik.com - Penghentian kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di tubuh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) mendapatkan apresiasi dari DPRD Kota Surabaya. Penghentian perkara tersebut dinilai menjadi langkah awal penataan YKP oleh pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan tujuan awal didirikannya YKP. DPRD menilai, saat ini tinggal pihak Pemkot Surabaya bersedia berterus terang apa tidak, terkait posisi aset yang dimiliki setelah diambil-alih. Hal ini penting lantaran masyarakat menunggu itikad baik Pemkot Surabaya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, dalam beberapa kesempatan rapat dengar pendapat antara Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) dengan Dinas Tanah dan Bangunan Pemerintahan Kota Surabaya selama ini Pemkot belum bisa melakukan apa-apa terkait dengan pengambilalihan aset YKP oleh Pemkot Surabaya, karena masih ada proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. "Sekarang penegak hukum sudah menghentikan perkara ...

Mediabidik.com – Pengerjaan proyek-proyek fisik di Surabaya untuk APBD Tahun 2021 nampaknya masih belum berjalan, hal ini karena masih menunggu penetapan Walikota Surabaya terpilih, hasil Pilkada serentak bulan Desember tahun lalu. Anggota Komisi C DPRD kota Surabaya, Sukadar mengatakan, sambil menunggu penetapan atau pelantikan Walikota Surabaya terpilih periode 2021-2026, projek yang sudah tender di tahun 2020 dan belum selesai pengerjaannya kami minta diselesaikan tahun ini secepatnya. "Harapan kami pasca pelantikan  Walikota Surabaya terpilih, apa yang telah kita masukkan ke dalam APBD Kota Surabaya segera bisa terealisasi. Karena anggarannya sudah ada, cuma tunggu Walikota Surabaya definitif."ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Jumat (29/01/21). Komisi C, tegas Sukadar, mendesak jika sudah ada Walikota Surabaya definitif, sebagai eksekutor proyek pembangunan dalam hal ini Pemkot Surabaya, langsung mengeksekusi proyek tahun anggaran 2021. Sukadar menjelaskan, untuk angg...

Mediabidik.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya membahas Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi tempat khusus parkir. Tindaklanjut perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2012 menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2018  diharapkan Pemkot Surabaya dapat memberikan kepastian tarif parkir dan pelayanan yang lebih baik.  Wakil ketua Pansus DPRD Kota Surabaya Budi Leksono mengatakan, tindaklanjut perubahan Perda tentang kenaikan retribusi tempat khusus parkir meminta kepastian Pemkot Surabaya untuk memberikan jaminan ada kehilangan kendaraan.  "Manakala penyelenggaraan parkir dibawah naungan Pemkot Surabaya. Sehingga masyarakat yang menggunakan jasa lahan parkir dikelola oleh pemkot merasa aman," kata Cak Bulek sapaan akrabnya kepada awak media di ruang Komisi A DPRD Kota Surabaya, Kamis (28/1/2021). Cak Bulek menjelaskan, bahwa karena selama ini jarang sekali pengelola parkir di wilayah Surabaya bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang diti...

Mediabidik.com - Ruas jalan Tol Surabaya-Gempol di KM 06.200 Jalur A (arah Gempol) longsor pada (26/01/2021) malam. General Manager Representative Office 3 Jasamarga Transjawa Tollroad (GM RO 3 JTTRD), Hendri Taufik menjelaskan, kejadian diawali dengan adanya penurunan tanah yang mengakibatkan retakan pada lajur 1 di KM 06.200 pada tanggal (25/01/2021) sekitar pukul 00.00 WIB. Sehingga dilakukan penutupan lajur 1 dan dilakukan penanganan pada lokasi tersebut, agar penurunan dan retakan tidak berlanjut.  "Namun, pada saat proses perbaikan berjalan di keesokan harinya, dengan cara penguatan tanah berupa penutupan mortar, terjadi penurunan tanah kembali. Sehingga perlu dilakukan penutupan pada lajur 1 dan 2 di lokasi tersebut." terangnya. Akibat dari kejadian longsor ini, lajur 1 dan 2 yang mengarah ke Gempol ditutup untuk keamanan pemakai jalan.  Pihak Jasa Marga terus berkoordinasi dengan Tim Geoteknik dari ITS untuk memantau kondisi longsoran itu. Saat ini sedang dilakukan p...