SURABAYAIMediabidik.Com– Founder CaKra Muda Indonesia, Abdul Aziz, mendesak Ketua DPRD Kota Surabaya menemui dan berdialog langsung dengan massa aksi yang menyampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRD Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Dalam aksinya, Aziz menyoroti sejumlah persoalan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, khususnya penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai belum diimbangi dengan penyediaan fasilitas atau tempat relokasi yang layak.
Aziz menegaskan, pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban terhadap para PKL. Menurutnya, kebijakan penataan tidak semestinya justru mematikan sumber penghidupan masyarakat kecil.
"Seharusnya ketika PKL ditertibkan, mereka diberikan tempat yang layak. Fasilitas dulu baru ditertibkan, begitu seharusnya," ujar Aziz saat menyampaikan aspirasinya.
Ia mengatakan, kedatangannya bersama massa aksi bertujuan meminta ruang dialog dengan Ketua DPRD Surabaya untuk membahas sekaligus mengevaluasi sejumlah persoalan pemerintahan kota, termasuk kebijakan Wakil Wali Kota Surabaya yang dinilainya telah mencederai kepentingan masyarakat.
Aziz juga meminta DPRD Surabaya segera memberikan kepastian jadwal pertemuan. Ia memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam agar perwakilan massa dapat berdialog langsung dengan pimpinan DPRD.
"Kami ingin berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kota Surabaya. Kapan kami dijadwalkan? Kami tunggu satu kali 24 jam untuk bisa bertemu," tegasnya.
Aspirasi tersebut diterima Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Machmud. Ia mendapat tugas dari pimpinan Komisi B untuk menemui perwakilan massa aksi.
Machmud juga mengapresiasi penyampaian aspirasi tersebut dan menyebutnya sebagai bahan evaluasi bagi DPRD maupun pemerintah kota.
"Saya senang sekali ada aspirasi seperti ini. Ini sebagai koreksi untuk kita agar ke depan lebih baik. Tahun 2027 harus lebih baik. Jangan bosan-bosan memberikan masukan. Kami terima aspirasi teman-teman dan akan kami tindak lanjuti," kata Machmud.
Ia juga menyatakan DPRD akan menampung berbagai masukan yang disampaikan, terutama berkaitan dengan nasib PKL. Machmud membuka kemungkinan untuk mengundang perwakilan massa dalam pertemuan lanjutan.
Namun, suasana diskusi sempat memanas ketika Aziz menyinggung adanya sejumlah kelompok PKL yang telah mengajukan permohonan hearing atau audiensi kepada DPRD Surabaya, tetapi hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut.
Menanggapi hal itu, Machmud mempertanyakan kelompok PKL yang dimaksud. Ia menyebut banyak surat permohonan audiensi yang masuk ke DPRD.
"PKL yang mana? Karena surat yang masuk banyak," tanya Machmud.
Aziz kemudian mempertanyakan respons DPRD terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui surat resmi. Ia menilai lembaga legislatif seharusnya mengetahui dan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan warga.
Menurut Aziz, permintaan massa aksi sebenarnya sederhana, yakni mendapatkan kepastian waktu untuk berdialog langsung dengan Ketua DPRD Surabaya.
Menanggapi desakan tersebut, Machmud mengatakan akan meneruskan permintaan itu kepada pimpinan DPRD setelah pertemuan berlangsung. Ia juga menyampaikan bahwa pihak yang berwenang menjadwalkan audiensi belum hadir saat itu.
"Nanti setelah ini saya sampaikan supaya dijadwalkan ulang," jawab Machmud.
Meski demikian, Aziz meminta agar DPRD memberikan jawaban yang konkret, bukan sekadar janji tanpa kepastian waktu.
Ia bahkan menegaskan massa aksi akan tetap bertahan di lokasi dan menunggu kehadiran Wali Kota Surabaya apabila tidak mendapatkan kejelasan mengenai permintaan dialog tersebut.
"Kalau tidak ada jawaban yang konkret, kami akan tetap di sini dan menunggu Wali Kota Surabaya," tandasnya.**