Skip to main content

Dipanggil Hearing Kedua kali, Managemen Mie Gacoan tetap Mangkir

SURABAYAIMediabidik.Com– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Surabaya pada Selasa (16/9/2025) kembali berlangsung tanpa dihadiri oleh manajemen PT Pesta Pora Abadi selaku pengelola Mie Gacoan. Untuk kedua kalinya, undangan resmi dari dewan tidak direspons, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam dari Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) yang menjadi pihak pengadu.

Ketua PJS Surabaya, Izul Fikri, menilai absennya manajemen Mie Gacoan menunjukkan sikap tidak menghargai lembaga dewan. "Kami sebagai koordinator parkir Mie Gacoan se-Surabaya merasa sangat kecewa karena untuk kedua kalinya perwakilan mereka tidak mengindahkan undangan dewan. Artinya seakan-akan kami ini dipermainkan. Ini dewan lo yang ngundang, bukan kami. Dewan saja dibeginikan, apalagi kalau koordinator parkir yang ngundang," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum PJS, Taufik, menambahkan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang lebih besar. Ia mengingatkan agar pihaknya tidak diposisikan sebagai penghambat investasi. "Jangan sampai timbul pemikiran jukir itu bikin kacau bisnis mereka. Nanti Mie Gacoan menyudutkan kami seolah anti investasi. Kami berterima kasih pada Komisi B yang sudah men-support, tapi tolong hindari cara-cara politik. Ini hanya soal mis understanding, bukan upaya menghalangi investasi," jelasnya.

Nada lebih keras datang dari anggota Komisi B, Budi Leksono. Ia menilai manajemen Mie Gacoan sengaja mengabaikan proses mediasi di dewan, sementara langkah pemutusan kontrak dengan juru parkir tetap berjalan. "Sikap mereka ini diundang tidak datang, tapi surat pembatalan kerja sama dengan jukir meluncur terus. Kalau dewan saja diabaikan, apalagi PJS. Maka warning kita jelas: selama proses mediasi berjalan, manajemen Mie Gacoan dilarang mengambil tindakan yang justru menambah masalah,"ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, menyayangkan ketidakhadiran manajemen PT Pesta Pora Abadi untuk kedua kalinya. Menurutnya, dewan akan memberikan kesempatan terakhir dengan mengundang kembali pada Selasa (23/9/2025). "Jika mereka masih mangkir untuk ketiga kalinya, kami akan rapat internal dengan pimpinan dewan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Salah satu opsi yang muncul adalah meninjau ulang seluruh kelengkapan perizinan mereka, mulai amdal lalin hingga legalitas semua outlet Mie Gacoan di Surabaya,"tegasnya.

Afif juga menambahkan, pihaknya tidak serta-merta meninjau lokasi karena Mie Gacoan bukan franchise melainkan dikelola langsung oleh PT Pesta Pora Abadi dengan kantor pusat di Malang. Namun, ia memastikan seluruh surat resmi dewan sudah diterima oleh manajemen.

Ketidakhadiran manajemen Mie Gacoan dalam dua kali undangan DPRD Surabaya ini kian menajamkan sorotan publik. Dewan menilai perlu ada langkah tegas agar persoalan antara PJS dan PT Pesta Pora Abadi tidak semakin melebar dan menciptakan keresahan di lapangan.

Polemik Mie Gacoan dengan juru parkir Surabaya kini memasuki babak krusial. Komisi B DPRD Surabaya telah memberi kesempatan dua kali namun diabaikan. Kesempatan ketiga akan menjadi penentu: hadir dan membuka ruang dialog, atau menghadapi konsekuensi berupa evaluasi legalitas seluruh usaha mereka di Kota Pahlawan.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...