DPRD Surabaya Dukung Langkah Pemkot Percepat Pembangunan Infrastruktur

SURABAYAIMediabidik.Com– Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2025 ini menaruh fokus besar pada pembangunan infrastruktur. Tidak hanya proyek berskala besar yang menjadi prioritas, tetapi juga infrastruktur di tingkat kampung yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot untuk menghadirkan fasilitas yang merata, mulai dari kawasan pusat kota hingga perkampungan.

Dalam alokasi anggaran hingga akhir tahun, infrastruktur menjadi prioritas utama. Kemampuan belanja Kota Surabaya diproyeksikan mencapai Rp 12,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sebagian ditopang melalui pembiayaan alternatif berupa pinjaman dari Bank Jatim sebesar Rp 450,2 miliar. Dana itu sepenuhnya difokuskan untuk penguatan infrastruktur yang dinilai mendesak bagi masyarakat.

Beberapa proyek besar telah disiapkan. Di antaranya, pengerjaan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dengan alokasi Rp 42,1 miliar, pelebaran jalan Wiyung-Lakarsantri sebesar Rp 130,2 miliar, penanganan banjir Rp 179,3 miliar, pengerjaan drainase diversi Gunungsari Rp 50,1 miliar, serta penerangan jalan umum Rp 50,3 miliar. Proyek-proyek tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik kota besar, mulai dari kemacetan hingga banjir, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga.

Setelah penetapan KUA-PPAS, DPRD Surabaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemkot mempercepat pembangunan infrastruktur. Kesepakatan ini mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap pembangunan tepat target dan sasaran. DPRD menegaskan perannya bukan hanya memberi persetujuan, tetapi juga mengawasi jalannya pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, H. Buchori Imron, menilai pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama pertumbuhan kota. Menurutnya, semakin lengkap fasilitas infrastruktur, maka semakin cepat pula roda ekonomi berputar. "Kota Surabaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat karena didukung infrastruktur yang memadai. Jadi wajar kalau DPRD Surabaya mendukung dan mengawasi pelaksanaannya,"ujarnya dalam siaran pers, Selasa (16/9/2025).

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya sejalan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik membuat mobilitas warga lebih mudah, distribusi barang lancar, serta biaya logistik lebih efisien. Sebaliknya, jalan yang rusak justru menimbulkan macet, menguras bahan bakar, dan meningkatkan biaya produksi. "Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana infrastruktur yang terawat baik dapat memberi nilai tambah dalam mengatasi persoalan banjir,"tegasnya.

Buchori berharap pada tahun 2026, pembangunan infrastruktur di Surabaya, khususnya yang menyentuh kawasan perkampungan, dapat diselesaikan tepat waktu. Ia meyakini, keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik, melainkan juga investasi jangka panjang untuk kesejahteraan warga.

fokus pembangunan infrastruktur Surabaya tahun ini bukan sekadar mempercantik wajah kota, melainkan langkah strategis untuk memperlancar mobilitas, mengurangi kerugian akibat banjir dan kemacetan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan DPRD, harapannya semua program berjalan sesuai rencana sehingga Surabaya semakin layak menjadi kota modern yang nyaman dihuni.(red)