Skip to main content

Ketua DPRD : Calon Sekda Harus Dapat Mengakselerasi Pembangunan di Kota Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com– Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa seleksi calon Sekda kali ini diharapkan dapat menghasilkan figur yang paling bisa menterjemahkan kebijakan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, dan cekatan dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis, teknis dan taktis di tubuh birokrasi, yang dapat mengakselerasi pembangunan di Kota Surabaya.

"Sehingga dari aspek kompetensi pasti akan dicari yang paling unggul dari yang unggul, dan dapat membantu berseiring dengan Walikota Surabaya. Loyalitas atau kesetiaan tentu akan menjadi aspek yang dibutuhkan juga,"ucapnya kepada media ini, sesaat setelah mendarat di Juanda. Jumat (1/08 2025.

Menurut Cak Awi-sapaan akrab Adi Sutarwijono, keempatnya birokrat yang senior, dan telah mengalami penugasan di berbagai dinas, dinilai terampil dalam berkomunikasi, baik di internal birokrasi dan DPRD.

Sehingga, dapat membangun tim yang solid di internal birokrasi, dan menghasilkan sinergi dengan para legislator untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan mendorong bertumbuhnya kesejahteraan masyarakat.

"Saya percaya ke semua calon yang ikut seleksi adalah figur-figur terpercaya yang punya kepemimpinan yang kuat, mumpuni dan terampil dalam memimpin birokrasi di Pemerintah Kota Surabaya.

Cak Awi sangat meyakini, setelah melalui seleksi yang ketat, Walikota akan memilih Siapapun yang menjadi calon yang terbaik. Terpilih dan mampu menjadi pembantu setia Walikota Surabaya.

Diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menggelar Seleksi Kompetensi Jabatan (Assessment Center) untuk mengisi posisi strategis Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. Proses seleksi tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang Walikota, Jumat (1/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, para panitia seleksi (panelis) ingin menggali lebih dalam tentang visi misi, manajemen organisasi, kepemimpinan, kolaborasi, tantangan, dan integritas para peserta.

Seleksi Kompetensi untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) akan pada hari Jumat, 1 Agustus 2025, Pk. 09.00 WIB di ruang Sidang Walikota, yang diikuti oleh 1. R Rachmad Basari, SE.,MM.,CGCAE, 2. Dr. Eddy Christijanto, Drs.,M.Si, 3. Drs. Dedik Irianto, MM, 4. Lilik Arijanto, ST.,MT

Adapun lima panelis yang bertugas adalah Aba Subagja, S.Sos., (Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Menpan-RB), Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psikolog (Koordinator Program Studi S3 Pengembangan SDM Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga), Prof. Ir. Hera Widyastuti, M.T., Ph.D (Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember), Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., M.B.A., Ph.D (Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga), dan Indah Wahyuni, S.H., MSi (Kepala Bagian Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur). (q cox/red)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more