Skip to main content

Komisi B DPRD Surabaya Ungkap Sejumlah Catatan Penting Usai Sidak di Proyek RPH Osowilangun

SURABAYAIMediabidik.Com– Komisi B DPRD Surabaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) sapi di kawasan Osowilangun, Surabaya Barat, Selasa (5/8/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung progres pembangunan fasilitas yang direncanakan sebagai pengganti dua RPH lama di Pegirian dan Kedurus.

Dirut RPH Surabaya, Fajar Isbugroho, menyampaikan bahwa pembangunan RPH baru ini merupakan upaya modernisasi dan peningkatan layanan pemotongan hewan di Kota Pahlawan. Menurutnya, lokasi di Osowilangun diproyeksikan menjadi pusat pemotongan yang lebih representatif dibandingkan fasilitas lama yang sudah menua.

"Kami melihat ini sebagai peluang untuk menghadirkan layanan yang lebih optimal. Namun, kami juga melihat bahwa fasilitas ini belum sepenuhnya siap. Masih ada kekurangan minor seperti handrail yang belum terpasang, finishing bangunan, dan yang paling krusial adalah kapasitas kandang penampungan yang belum mencukupi,"ujar Fajar.

Fajar menekankan bahwa SOP pemotongan sapi mensyaratkan hewan harus diistirahatkan minimal 10 jam sebelum disembelih. Namun, kapasitas penampungan yang ada saat ini hanya cukup untuk sekitar 200 ekor sapi, sementara kebutuhan idealnya mencapai 500 ekor, 300 untuk sapi lokal dan 200 untuk sapi impor.

"Kami khawatir jika Pegirian ditutup total dan semuanya langsung dipindah ke sini, itu akan menjadi masalah. Karena penampungan di sini tidak mencukupi. Kami ingin perpindahan ini dilakukan secara bertahap,"tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Farizd Afif, membenarkan bahwa pembangunan telah mencapai sekitar 80 persen. Namun, ia menyoroti beberapa kendala serius yang harus segera diatasi, terutama terkait tanah lokasi yang disebut sebagai bekas lahan sampah.

"Struktur tanah ini seperti tanah gambut, goyang, dan rawan retak. Harusnya sejak awal dilakukan pembersihan total sebelum pembangunan. Retakan-retakan ini bisa menjadi masalah ke depannya," tegas Farizd.

Ia juga menambahkan pentingnya menambah kapasitas kandang penampungan agar sapi-sapi yang datang bisa diperlakukan sesuai dengan SOP dan tidak langsung disembelih. Selain itu, Komisi B juga meminta pihak RPH untuk melakukan sosialisasi intensif kepada para jagal, agar mereka bersedia berpindah ke lokasi baru yang lebih jauh dari pusat kota.

"Kami paham ada kekhawatiran dari para jagal soal jarak dan transportasi, tapi mereka harus diberi pemahaman bahwa fasilitas baru ini lebih modern dan menjanjikan,"ujarnya.

Tak hanya menyoroti kekurangan, Komisi B juga melihat potensi besar dari RPH Osowilangun ke depan. Farizd mendorong RPH untuk mengembangkan lini usaha lain seperti penggemukan sapi, pengolahan limbah rumen, hingga produksi pupuk organik. Dengan begitu, RPH sebagai perseroda bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sidak Komisi B DPRD Surabaya di lokasi pembangunan RPH Osowilangun membuka tabir berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan sebelum fasilitas ini benar-benar bisa dioperasikan. Mulai dari kapasitas kandang penampungan yang belum ideal, kondisi tanah yang rawan retak, hingga kebutuhan sosialisasi kepada para jagal. Meski demikian, optimisme tetap terjaga bahwa jika semua catatan diperhatikan, RPH Osowilangun dapat menjadi langkah besar menuju modernisasi industri pemotongan hewan di Surabaya.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...