Skip to main content

Musda XI DPD Golkar Surabaya Digelar, Pendaftaran Calon Ketua Periode 2025-2030 Sudah Dibuka

SURABAYAIMediabidik.Com - DPD Partai Golkar Kota Surabaya bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) XI yang bakal menjadi ajang penentuan nakhoda partai berlambang pohon beringin untuk periode 2025-2030. Gelaran penting ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2025 di Hotel Windham, Jalan Basuki Rahmat Surabaya. Panitia Steering Committee membuka pendaftaran bakal calon Ketua mulai 5 Agustus hingga ditutup pada 10 Agustus 2025.

Ketua Steering Committee Musda XI, drs. Asrofi, menyampaikan bahwa Musda kali ini memiliki nilai historis dan strategis bagi masa depan Partai Golkar di Surabaya. Ia menyebut tanggal pembukaan pendaftaran, yakni 5 Agustus, dipilih dengan pertimbangan nilai filosofis yang dalam. "Tanggal 5 itu sesuai dengan rukun Islam yang lima, kita berharap proses rekrutmen ini mendapat berkah dari Allah SWT dan membawa kejayaan bagi Partai Golkar,"ujar Asrofi dalam konferensi pers di kantor Golkar Jl.Adityawarman Selasa (5/8/2025).

Proses penjaringan calon ketua mengikuti petunjuk pelaksanaan Musda sebagaimana tertuang dalam Juklak 02 tentang Musyawarah Daerah. Ada sembilan syarat utama yang harus dipenuhi oleh bakal calon ketua. Di antaranya adalah pernah menjadi pengurus Golkar atau hasta karya minimal lima tahun, berpendidikan minimal S1, aktif sebagai kader selama lima tahun terakhir tanpa pernah berpindah ke partai lain, memiliki sertifikat kaderisasi, hingga memiliki integritas dalam bentuk prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT). Syarat lain termasuk tidak pernah terlibat dalam sejarah kelam G30S/PKI, serta memiliki kesiapan bekerja kolektif di dalam tubuh partai.

Yang tak kalah penting, setiap bakal calon harus mengantongi minimal 30 persen dukungan dari total 37 pemegang hak suara di Musda. Pemilik suara tersebut terdiri dari unsur DPD Provinsi, DPD Kota, Dewan Pertimbangan, organisasi pendiri dan yang didirikan, serta 31 Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se-Kota Surabaya.

Namun, jika ada tokoh potensial yang dinilai layak memimpin namun belum memenuhi salah satu syarat administratif, mereka masih bisa maju apabila memperoleh rekomendasi khusus dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Menariknya, Asrofi menekankan bahwa Partai Golkar bukan partai dinasti atau monarki. "Golkar ini partai terbuka dan demokratis. Suksesi kepemimpinan tidak diwariskan, tapi diputuskan melalui musyawarah,"ujarnya. Bahkan, sejak dulu, belum pernah ada Ketua DPD Golkar Surabaya yang menjabat dua periode secara berturut-turut, sebuah tradisi yang memperkuat semangat regenerasi.

Selain pemilihan ketua baru, Musda XI juga akan membahas dua agenda penting lainnya: evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus 2020-2025 dan penyusunan program kerja lima tahun ke depan. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dan anggota DPR RI Dapil 1 Jatim, Adies Kadir.

Musda DPD Partai Golkar Surabaya bukan sekadar ajang seremonial, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah baru kepemimpinan partai lima tahun ke depan. Dengan proses seleksi yang ketat namun terbuka, serta komitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi internal partai, Golkar Surabaya menegaskan dirinya sebagai partai modern yang siap bersaing dan terus relevan di tengah dinamika politik kota. Siapakah yang akan tampil sebagai sosok pemersatu dan pembawa kejayaan baru? Jawabannya akan terkuak pada 12 Agustus nanti.(red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...