"Fraksi PDI Perjuangan mendengar banyak masukan masyarakat, memang Surabaya membutuhkan percepatan penanganan banjir, kemacetan, dan PJU, karena hal-hal tersebut sangat dibutuhkan warga. Sehingga kami memahami langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam mencari sumber pembiayaan alternatif senilai Rp 452 miliar melalui pinjaman daerah untuk mempercepat penanganan banjir, kemacetan, dan PJU," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono, seusai rapat rutin Fraksi PDIP yang juga dihadiri Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara-Goa, Selasa (22/7/2025).
Budi mencontohkan program penanganan banjir yang direncanakan akan mendapat sumber pembiayaan alternatif sebesar Rp 179 miliar untuk mempercepat pengendalian banjir skala perkotaan. Anggaran itu memperkuat penanganan banjir pada APBD 2025 yang sebesar Rp 863 miliar.
"Penanganan banjir ini penting dilakukan terintegrasi antara perkampungan dan skala perkotaan. Dengan pembiayaan alternatif untuk penanganan banjir skala kota, maka dampak penanganan banjir bisa segera dirasakan masyarakat. Titik dan lama genangan akan berkurang drastis, sehingga aktivitas masyarakat tidak akan terganggu, otomatis perekonomian warga juga tidak lagi terkendali banjir," jelas Budi.
Selain itu, pembiayaan alternatif dari pinjaman juga akan digunakan untuk penerangan jalan umum sebesar Rp 50 miliar. Anggaran ini digunakan untuk membuat perkampungan dan jalan-jalan di Surabaya terang benderang. Selama ini, masih ada beberapa titik yang belum tersentuh PJU. "Terutama skala jalan 1-2 meter, masih ada sejumlah spot yang belum ada PJU-nya. Nah itu nanti bisa dipenuhi, sehingga kampung-kampung terang, sehingga warga juga akan semakin nyaman karena lingkungannya aman dengan hadirnya lampu-lampu PJU," papar Buleks, sapaan akrab Budi Leksono.
Demikian pula terkait dengan upaya meningkatkan koneksitas melalui pelebaran jalan Wiyung dan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Selain akan mengurai kemacetan, program tersebut bisa meningkatkan koneksitas antar-wilayah, sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. "Dengan infrastruktur strategis seperti pelebaran jalan Wiyung dan JLLB, ekonomi akan tumbuh, investasi masuk, terbuka lapangan kerja, dan ujungnya mengurangi kemiskinan," ujar Budi.
Budi menambahkan, di tengah percepatan pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir, kemacetan, dan PJU, pihaknya juga akan memastikan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tetap akan dialokasikan dalam angka yang memadai untuk masyarakat kurang mampu. "Kami mendukung agar tidak ada pengurangan program perbaikan Rutilahu. Sebelumnya ada wacana dikurangi Rp 16 miliar, kami dukung dan pastikan itu tidak dikurangi. Bahkan bila perlu ke depan kami dukung agar terus ditambah," papar Budi.
Selain itu, program kerakyatan lain tetap dipastikan mendapat dukungan penuh di APBD Surabaya. "Alokasi pendidikan SD-SMP negeri gratis, beasiswa SMA/SMK, beasiswa kuliah, dan perlengkapan sekolah gratis untuk puluhan ribu pelajar keluarga kurang mampu telah dimasukkan di APBD. Demikian pula iuran Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) sampai Desember 2025 telah aman di APBD 2025, sehingga warga tetap dapat berobat gratis," pungkas Budi. (red)