Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, S.Sos., M.Si., seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya pada Rabu (9/7). Dalam keterangannya, ia menyebutkan bahwa dokumen RPJMD saat ini menunjukkan kecenderungan dominasi alokasi anggaran pada pembangunan fisik seperti perbaikan jalan dan saluran drainase.
"Kalau saya lihat, pembangunan lebih banyak pada aspek fisik seperti jalan dan saluran. Itu sebenarnya tidak masalah, tapi anggaran kita terbatas. Jangan sampai semua habis untuk proyek fisik," ujar Machmud kepada wartawan.
Menurutnya, ada kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan non-fisik. Ia menyebut fasilitas sosial seperti ruang bermain anak, tempat ibadah, maupun program pemberdayaan masyarakat harus diberi perhatian yang sama besar. Machmud menilai, aspek sosial selama ini sering kali terpinggirkan dalam perencanaan strategis kota.
"Anggaran juga perlu diarahkan untuk menyentuh aspek sosial masyarakat. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan dasar warga tidak terakomodasi karena dana habis untuk beton dan aspal," tegasnya.
Ia juga menyoroti belum adanya indikator keberhasilan yang konkret dalam mengukur pencapaian pembangunan. Meski Surabaya kerap dinilai lebih maju dibandingkan daerah lain, hal itu belum cukup untuk menjadi tolok ukur keberhasilan.
"Jangan puas hanya karena kita lebih baik dari daerah lain. Anggaran kita Rp12 triliun, besar sekali. Tapi kalau Rp3 triliunnya hanya untuk gaji ASN, ya harus ada hasil nyata dari sisa anggaran itu yang dirasakan masyarakat," ujarnya dengan nada kritis.
DPRD, lanjut Machmud, akan terus mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa DPRD bukan hanya sekadar menyetujui dokumen perencanaan, tetapi juga akan memastikan pelaksanaannya berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
"Kita akan terus mengawal dan mengevaluasi tiap tahun. Apakah target-target itu tercapai atau tidak, akan kami pertanyakan dalam rapat-rapat evaluasi berikutnya,"katanya.
Sebagai kota metropolitan yang terus tumbuh, Surabaya menurut Machmud tidak boleh hanya berbangga dengan proyek-proyek fisik megah. Ia menekankan bahwa kualitas hidup masyarakat adalah indikator utama keberhasilan pembangunan.
"Pembangunan lima tahun ke depan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Jangan hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial secara menyeluruh,"tutupnya.
Sorotan DPRD Surabaya ini menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari lebar jalan atau tinggi gedung, tetapi dari seberapa besar perubahan positif yang dirasakan masyarakat. Jika arah pembangunan tetap berpihak pada manusia, bukan hanya infrastruktur, maka RPJMD 2025–2029 bisa menjadi titik balik Surabaya menuju kota yang tidak hanya maju, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.(red)