Skip to main content

Pelantikan Anggota DPRD Baru Akan Digelar Pada Tanggal 24 Agustus



SURABAYA (Media Bidik) - Pelantikan anggota DPRD Surabaya baru untuk masa bakti 2014-2019 dipastikan digelar pada tanggal 24 Agustus. Meskipun pada tanggal tersebut, bertepatan dengan hari Minggu dan gladi bersihpun dilakukan pasca sidang paripurna.

"Pelantikan anggota dewan baru tetap dilakukan tanggal 24. Meskipun itu pada hari libur," terang Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya, M. Afghani, Senin (11/8).

Menurut Afghani pelantikan anggota dewan baru sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jatim. Rencanannya pelantikan bakal dilangsungkan pada pukul 15.00 WIB. Dengan demikian pelantikan tidak boleh digelar melebihi tanggal 24.

"Kalau melebihi tanggal 24 berarti sudah purna tugas untuk dewan yang lama," ungkapnya.

Sementara untuk persiapan di DPRD Surabaya, Afghani mengaku seara internal sudah menggelar koordinasi. Saat ini tinggal melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya, baik dengan bagian umum maupun protokoler.

"Untuk gladi bersih, akan dilakukan pada hari Jumat atau setelah rapat paripurna," ungkap pejabat asal Pacitan ini.

Sedangkan untuk rencana pengembalian Mobil Dinas (Mobdin), sesuai edaran yang diterbitkan sebelumnya diberi deadline (batas waktu) hingga satu bulan usai masa bakti anggota dewan berakhir.

Namun jika sampai waktu yang ditentukan masih ada anggota legistif yang belum mengembalikan, pihaknya siap melakukan pengambilan secara paksa. "Sampai sekarang baru tiga anggota dewan yang sudah mengembalikan," pungkasnya. (Topan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...