Skip to main content

Dewan Nilai Tak Perlu Cegah Urbanisasi ke Surabaya




SURABAYA (MB) – Urbanisasi dari daerah ke kota besar akan sulit dicegah manakala belum tercipta pemerataan pembangunan disegala bidang, karena kebutuhan akan langan pekerjaan terus bertambah dalam setiap tahunnya, sehingga Komisi D DPRD Surabaya menilai bahwa pencegahan terjadinya urbanisasi bukan merupakan solusi yang tepat.

Berpandangan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pekerjaaan di manapun berada di wilayah NKRI, Baktiono Ketua Komisi D DPRD Surabaya berpendapat bahwa pencegahan urbanisasi tetap sulit dilakukan, apalagi dalam setiap tahun jumlah urbanisasi terus bertambah utamanya bagi kalangan generasi muda di daerah-daerah.

"Jadi kita untuk menghadang para urbanisasi, memang tidak mudah, karena kita Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) jadi tidak bisa menolak," kata Baktiono Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Bahkan Baktiono juga berpendapat bahwa sebaiknya pemkot Surabaya tidak melakukan langkah pencegahan urabnisasi tetapi cukup dengan melakukan perbaikan fasilitas perdagangan ke seluruh wilayah yang berimbas kepada terbukanya lowongan pekerjaan.

"Bagaimana kalau warga surabaya yang diperlakukan seperti itu, yang benar adalah pemerataan di segala bidang tanpa terkecuali, termasuk didalamnya adanya perbaikan pada fasilitas perdagangan serta tersedianya lapangan pekerjaan," tambahnya.

Tidak hanya itu, Baktiono juga meminta agar pencegahan urbanisasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemkot, pemkab, pemprov dan pusat.

"Jadi itu tidak dipukul oleh kota surabaya yang menjadi salah satu kota tujuan bagi pendatang, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat, tugas mereka adalah memunculkan potensi-potensi yang membuat kaum urban tidak lagi datang ke kota tujuan,"ungkapnya.

Bidang pertanian memang mulai tidak diminati oleh generasi muda era sekarang, karena menurut Baktiono tidak bisa menjajikan penghasilan yang cepat dan memadai, sehingga langkah untuk menjadi urban adalah solusi yang paling tepat.

"Mereka itu harus diberi bekal yang cukup, seperti di daerah setempat dibangunkan sekolah pertanian, tentunya disesuaikan dengan karakter daerah itu sendiri, itu akan tercipta dengan sendirinya kwalitas pertanian yang baik dan mendunia, sudah banyak contohnya, tidak seperti sekarang masih import," jelasnya. (pan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni