Skip to main content

KPK Periksa Sejumlah SKPD Pemkot Surabaya Terkait Pembangunan Pasar Turi



SURABAYA (Media Bidik) - Setelah dipaksa harus melunasi pembayaran untuk stan di bangunan pasar Turi baru yang milik PT Gala Bumi Perkasa sebagai investor, nasib pedagang eks kebakaran tetap saja belum jelas nasibnya karena ternyata bangunan yang dijanjikan tak kunjung selesai sesuai jadwal, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik sejumlah SKPD terkait di Pemkot Surabaya terkait dana 1,4 triliun yang diperoleh dari pedagang untuk pelunasan pembayaran sejumlah stan di bangunan pasar
turi baru yang dibangun oleh PT Gala Bumi Perkasa sebagai investor.



Menurut Abdul Sukur ketua kelompok pedagang pasar turi (KOMPAG), seluruh pedagang telah bersusah payah berusaha melunasi kewajiban pembayaran untuk stan yang akan ditempati, karena jika tidak maka terancam akan kehilangan haknya, namun tidak di barengi dengan penyelesaian bangunan yang dijanjikan.

"Nggak tau uang itu darimana, tetapi buktinya seluruh pedagang telah melunasi kewajiban pembayaran untuk stannya, tapi kalau bangunannya tidak selesai maka akan lebih menyiksa kami semua, karena sudah sekian lama kami tidak bisa berjualan untuk mencari nafkah," ujarnya.(19/8/14)

Dijelaskan oleh Abdul Sukur bahwa jumlah pedagang yang telah melunasi pembayaran stan sekitar 3500 orang yang nilainya dikisaran 200 juta per orang sehingga dana yang terkumpul sekitar 700 juta. Dan belakangan ternyata juga ada pedagang yang menyusul dengan jumlah sekitar 1000 pedagang dengan nilai sekitar 700 juta, sehingga total dana yang terkumpul di pihak investor sekitar 1,4 triliun.

Dia juga menegaskan bahwa kumpulan pedagang akan kembali melaporkan persoalannya ke pemerintah pusat jika ternyata deadline Walikota Surabaya tidak bisa ditepati oleh PT Gala Bumi Perkasa sebagai investor untuk menyelesaikan bangunan sekaligus bisa ditempati stannya di bulan Oktober nanti.

Beredar rekaman suara Tri Rismaharini Walikota Surabaya saat berbincang dengan sejumlah pedagang, dan salah satunya dengan sengaja merekam pengakuan Walikota terkait sejumlah SKPD yang mulai diperiksa oleh KPK terkait dana pelunasan pembayaran pedagang pasar turi yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

"Sampean ngerti, saiki iku wong wong pemkot podo diperikso KPK, gara-gara pasar turi, tolong bapak-bapak sabar dulu, KPK loh datangnya baru kemarin, dan sedang mengumpulkan data, jangan sampek ada yang kelewatan, makanya bapak sabar dulu, soale kalau sampek salah sedikit aja dikira kami bermain, padahal kami ini tidak menerima apa-apa, sabar dulu ya pak," ucap Risma dalam sebuah rekaman. (detil rekaman ada di redaksi)

Beberapa hari lalu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini tidak memberi toleransi kepada PT Gala Bumi Perkasa (GBP) sebagai investor pembangunan Pasar Turi Baru dan memberikan deadline penyelesaian bangunan pasar turi baru sampai bulan Oktober yang tinggal sebulan lagi dan bisa ditempati oleh para pedagang.

Sayangnya deadline yang disampaikan Walikota perempuan ini sepertinya akan jadi isapan jempol belaka karena jika berdasarkan kondisi dan progress pembangunan dilapangan yang diperkirakan masih 75 %, pembangunan pasar turi baru mustahil akan selesai apalagi ditempati pedagang di bulan Oktober. (pan)


Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...