Skip to main content

Selain Melanggar UU No 13 Tahun 2003 BPWS Juga Melanggar Pergub No 78 Tahun 2013


SURABAYA (Media Bidik) – Sebagai lembaga negara yang lansung di bawah naungan presiden Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak layak disebut lembaga negara, karena lembaga atau badan milik negara tersebut diduga melanggar Pasal 88, 89 dan 90 ayat (1) Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan,  juga melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim No 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jatim, selain itu di dalam BPWS juga terjadi kesenjangan sosial antara pegawai, itu terlihat dari hasil konfirmasi BIDIK dengan salah satu Kasubdiv Humas BPWS yang bernama Faisal Yasir (Coy) pada tanggal ( 13/8) Rabu mengatakan,
" Juarno ae lak uwis, ngak piye-piye jarno ae, soal berita iku emboh bener emboh enggak aq ngak ngecek, mosok humas ngurusi gaji broo,"tandasnya

Kebijakan BPWS dalam mengupah seluruh karyawan di bawah UMR tersebut, sangat disesalkan oleh sejumlah pihak, diantaranya mantan Kabid Wilayah II BPPJN V Waru yang juga pernah menjabat Kasatker Jembatan Suramadu Atyanto Bisono saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut mengatakan,

" Saya belum pernah di BPWS, dulu saya hanya Kasatker pembangunan Jembatan Suramadu, kalau BPWS itu badan tersendiri yang mengurus pengembangan wilayah Suramadu dan langsung dibawah naungan Presiden, saya tidak tahu persis peraturan disitu, karena bentuknya badan seharusnya membayar gaji atau upah karyawan diatas UMR bukan dibawahnya, seharusnya pihak BPWS mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah,"ungkapnya

Hal sama juga diungkapkan oleh Prastowo Kabid Pengawasan Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya saat dikonfirmasi pada tanggal (14/8) Kamis terkait hal tersebut mengatakan,"Sebagai badan milik negara seharusnya BPWS mengikuti regulasi aturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur, dengan membayar upah sesuai dengan UMR/UMK yang telah ditetapkan dan sudah di hitung sesuai dengan kebutuhan saat ini, sebaiknya karyawan BPWS membuat laporan terkait hal tesebut ke Disnakertransduk Jatim, karena itu masuk kewenangan provinsi,"terangnya (Topan)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni