Skip to main content

PDIP Tunjuk Syaifuddin Zuhri jadi Ketua DPRD Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com - Usai kosong selama dua bulan, jabatan ketua DPRD Surabaya akhirnya terisi. DPC PDIP Surabaya mengkonfimasi Syaifuddin Zuhri menjadi ketua dewan yang baru.

Keputusan ini bulat dari DPP PDIP di pusat. "Sudah keluar tadi (suratnya). Syaifuddin Zuhri yang ditunjuk," terang Ketua DPC PDIP Surabaya, Armuji, Rabu (22/4).

Pria yang juga Wakil Wali Kota Surabaya ini pun mengucapkan selamat atas ditunjuknya Syaifuddin Zuhri sebagai ketua yang baru. Syaifuddin menggantikan almarhum Adi Sutarwijono yang wafat pada bulan Februari 2026 ini.

Menurut Armuji jabatan tersebut sudah seharusnya otomatis. Karena di DPC PDIP Surabaya, Ipuk sapaan akrabnya juga menjadi pengurus sebagai sekretaris.

"Yang kedua semoga amanah dan selalu bisa melayani rakyat dengan baik. Yang ketiga, tentunya ya toh bisa menjalankan fungsi dewan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislatif Itu saja," lanjut Cak Ji sapaan akrabnya.

Armuji menambahkan untuk pelantikan akan dipercepat. Jika bisa semuanya kelar pada bulan April ini.

"Kita berkirim surat, ya toh, dari DPC ke DPRD. DPRD nanti kan dilanjutkan lagi ke KPU," bebernya.

Armuji berharap Ipuk nanti bisa dilantik berbarengan dengan dilantiknya Anas Karno sebagai pengganti Adi Sutarwijono yang telah wafat.

 "Kalau bisa bulan ini sudah selesai semua. Bareng kalau kalau bisa unda-undi sama Anas lah," imbuh Cak Ji.

Syaifuddin Zuhri sendiri sebelumnya merupakan anggota Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya. Dan telah menjadi anggota dewan selama tiga periode di Surabaya.(red) 

Teks foto : Armuji Ketua DPC PDIP kota Surabaya. 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...