Hearing ini digelar menyusul adanya keberatan dari salah satu warga terkait rencana alih fungsi rumah tinggal untuk kebutuhan perluasan rumah sakit.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir, menjelaskan bahwa permohonan Hearing diajukan oleh warga, salah satunya Lannie Tjandra yang rumahnya berada di sekitar area rumah sakit dan masuk dalam rencana pengembangan. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa perluasan tersebut merupakan kebutuhan mendesak.
Menurut Akmarawita, kondisi parkir di RSUD Dr. Soewandhie saat ini dinilai semrawut dan kerap menghambat akses keluar-masuk pasien. Kendaraan yang hendak menuju lobi sering terhalang akibat parkir yang tidak tertata.
Selain persoalan parkir, keterbatasan kapasitas tempat tidur khususnya untuk pasien kelas 3 juga menjadi perhatian serius. Tingginya antrean menyebabkan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) harus menunggu hingga ada ruang perawatan yang tersedia.
Pemerintah Kota Surabaya melalui perencanaan dari Bappeda telah menyiapkan solusi dengan memanfaatkan lahan berstatus Izin Pemakaian Tanah (IPT) milik pemkot. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan area parkir di bagian bawah serta penambahan ruang perawatan di bagian atas.
“Dengan penambahan lahan ini, diharapkan antrean pasien bisa berkurang dan pelayanan menjadi lebih optimal,” ujar Akmarawita.
Terkait warga terdampak, Pemkot bersama DPRD menegaskan akan mengedepankan pendekatan humanis melalui skema “ganti untung”. Nilai kompensasi akan ditentukan berdasarkan appraisal sesuai kondisi terkini. Selain itu, warga akan diprioritaskan mendapatkan hunian pengganti melalui program perumahan pemerintah seperti YKP.
Tak hanya itu, pelaku UMKM di sekitar lokasi juga akan difasilitasi relokasi agar tetap dapat menjalankan usahanya. Dari data sementara, terdapat sekitar empat hingga lima rumah yang masuk dalam rencana pengembangan, dengan dua di antaranya masih dalam proses penanganan karena adanya keberatan.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemkot telah menyiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk appraisal dan ganti rugi, dengan target pelaksanaan pada 2026. Diharapkan, akhir 2026 atau awal 2027, area parkir baru sudah dapat difungsikan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama RSUD Dr. Soewandhie, Dr Billy, menegaskan bahwa kebutuhan lahan semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Lonjakan tersebut berdampak pada kepadatan layanan, terutama di IGD.
“Dengan tambahan lahan, kita bisa menambah tempat tidur sekaligus menyediakan parkir yang memadai, sehingga tidak ada lagi parkir di badan jalan,” ujarnya.
Saat ini, kebutuhan lahan diperkirakan mencapai sekitar 1.000 meter persegi, namun baru sekitar 500 meter persegi yang tersedia. Salah satu bidang tanah yang tengah dibahas memiliki luas sekitar 240 meter persegi dan berada di depan area rumah sakit.
Dari sisi layanan, tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupation Rate/BOR) telah mencapai 86–89 persen, melampaui standar ideal 75–85 persen. Untuk menurunkan angka tersebut, rumah sakit diproyeksikan perlu menambah sekitar 20 persen kapasitas tempat tidur, atau sekitar 40 hingga 80 unit dari total 400 tempat tidur yang ada saat ini.
Namun demikian, rencana tersebut juga menuai penolakan dari warga terdampak. Lannie Tjandra menyampaikan keberatannya jika harus direlokasi ke lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Tambak Bening.
“Kalau harus pindah jauh, saya tidak sanggup. Tapi kalau dekat-dekat sini, mungkin masih bisa dipertimbangkan,” ungkapnya.
Ia juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif lain tanpa harus mengalihfungsikan rumahnya, termasuk opsi pemanfaatan lahan lain di sekitar lokasi.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan akan menampung seluruh aspirasi warga dan membuka ruang dialog guna mencari solusi terbaik. Hearing ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk memastikan pengembangan RSUD Dr. Soewandhie tetap memperhatikan aspek sosial, sekaligus menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat.(red)
Teks foto : Lani Tjandra warga terdampak pengembangan RSUD Dr. Soewandhie saat hearing diruang Komisi D DPRD Surabaya.
Comments
Post a Comment