Skip to main content

Dianggap Tidak Ada Kontribusi Bagi APBD, Dewan Desak YKP Jadi BUMD


Mediabidik.com
- Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendesak pemkot Surabaya, agar serius memaksimalkan fungsi YKP (Yayasan Kas Pembangunan) Surabaya, untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, akuisisi PT YKP oleh Pemkot Surabaya yang sebelumya berbentuk Yayasan hanya berganti pengurus saja, yang sekarang banyak dijabat para pejabat Pemkot Surabaya. Namun tidak dirasakan manfaatnya bagi APBD pemkot Surabaya, dan masyarakat. Padahal akuisisi itu disambut meriah oleh warga Surabaya.

"Kita pernah hearing dengan Dinas Tanah dan Bangunan Pemkot Surabaya, mereka menyatakan tidak ada kontribusi APBD dari PT YKP," jelasnya, kepada media ini, Senin (25/1/2021).

Thoni mendesak Pemkot Surabaya semestinya menjadikan PT YKP sebagai BUMD agar berkontribusi bagi APBD dan masyarakat dibidang property.

"Dari pada repot mengurusi aset PT YKP yang belum terjual dengan mendirikan BUMD baru," jelasnya.

Dengan menjadikannya sebagai BUMD, PT YKP bisa menyediakan rumah terjangkau bagi warga Surabaya, yang sampai sekarang belum memiliki rumah.

"Rumah-rumah PT YKP yang belum terjual bisa di jual dengan kredit murah. Atau memanfaatkan aset-aset tanah PT YKP untuk dibangun tipe rumah sederhana untuk masyarakat," terang Thoni.

Politisi muda yang juga menjadi Ketua DPD Golkar Surabaya itu, meminta agar Walikota Surabaya terpilih memikirkan hal itu. Dan menjadikannya sebagai salah satu program kerjanya nanti.

Thoni kembali menjelaskan kalau PT YKP memiliki aset tanah yang luas. "Berhektar-hektar. Yang paling banyak diwilayah Rungkut dan Wonocolo," ungkapnya.

Sementara itu Walikota Surabaya Tri Rismaharini pernah mengatakan, kalau aset PT YKP nilainya triliunan rupiah.

"Ini nilai yang sangat luar biasa untuk warga Surabaya. Kalau boleh saya sampaikan kalau saya katakan Rp 5 triliun itu lebih, 10 T juga mungkin lebih. Karena sangat besar sekali," kata Risma saat penyerahan aset PT YKP oleh Kejaksaan Tinggi Jatim pada Kamis (18/7/2019).

Risma menambahkan, jika seandainya nilai aset YKP seandainya sekitar Rp 10 triliun saja. Maka itu sama dengan sepertiga dari aset kekayaan Pemkot Surabaya.

"Jadi aset itu akan naik dengan pesat sekali. Karena kekayaan kami kalau NJOP kalau aset kekayaan kami 30 triliun. Ini kalau nilainya 10 triliun saja itu menjadi sepertiga dari aset kami," pungkas Risma. (pan) 

Foto : Arif Fathoni anggota Komisi A DPRD Surabaya. 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah