Skip to main content

Dewan Jatim Desak Satpol PP Tindak Tegas RHU yang Melanggar PPKM


Mediabidik.com
- Pimpinan Komisi A DPRD Jatim menegaskan Satpol PP Jatim harus tegas dan tidak perlu koordinasi dengan Satpol PP kota/kabupaten dalam penertiban Cafe atau tempat hiburan yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Seperti penyegelan cafe Holywing Gold di Jalan Basuki Rahmad, pada Kamis, malam 14 Januari 2021, yang kedapatan telah melanggar PPKM saat Komisi A DPRD dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim melakukan razia.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah menegaskan, dalam situasi apapun dan  bertujuan untuk kebaikan bersama, maka penegakan aturan protokol kesehatan tidak perlu diperdebatan. Mengingat masalah pandemi covid-19 bukan Surabaya atau Jatim saja. Tetapi pandemi ini sudah menjadi masalah nasional, bahkan dunia.

"Jadi siapa saja yang mempunyai wewenang untuk menertibkan saya rasa sah-sah saja," kata Dediansyah. Selasa (18/1/2021).

Penertiban cafe dan tempat hiburan malam bukan masalah koordinasi. Kalau terjadi banyak kerumunan, maka pihak manapun yang mempunyai wewenang berhak untuk membubarkan. Apalagi itu dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jatim.

"Tidak perlu (koordinasi) karena gugus tugas mempunyai wewenang. Kalau ini dibiarkan berarti kita tidak ada kepedulian," terangnya.

Politisi asal Partai Gerindra itu menyebut dalam pencegahan dan memutus mata rantai sebaran covid-19, tidak perlu ada persoalan ketersinggungan. Begitu juga halnya, jika Surabaya akan melakukan penertiban pelanggaran aturan PPKM di wilayah Jatim. Dediansyah memastikan tidak ada masalah.

"Malah Jatim senang berarti itu mengindikasikan Surabaya serius menangani PPKM," tegasnya.

Penyegelan cafe Holywings Gold oleh Satpol PP Jatim mengindikasikan Surabaya kurang teliti dan memperhatikan terhadap tempat hiburan malam. Dediansyah menduga banyak tempat hiburan malam yang melakukan kegiatan tanpa menerapkan protokol kesehatan.

"Saya tidak mengatakan membiarkan atau tidak (tanpa protokol kesehatan). Yang jelas kurang memperhatikan. Semestinya tahu itu wilayahnya sendiri," tambahnya.

Cafe Holywings Gold di Surabaya terpaksa di segel oleh Satpol PP Jatim karena melanggar jam malam. Tak hanya itu saja, jumlah pengunjung sudah diatur dalam perda yakni 25 persen atau 50 persen dari kapasitasnya. Namun Holywings Gold tak mematuhi aturan tersebut sehingga terjadi overlap.

"Kami sidak ternyata luar biasa, disana tidak ada yang namanya physical distancing, terutama hiburan malam Holywings Gold Surabaya. Ini salah satu contoh tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali. Disana, tidak ada orang memakai masker, tidak ada orang duduk berjarak, dilihat pada situasi seperti biasa," tuturnya.

Dediansyah menegaskan, agar sebaran covid-19 menurun, Satpol PP beserta tim pemburu pelanggar protokol kesehatan harus lebih meningkatkan jam operasionalnya. Hal ini bertujuan agar bisa mencegah munculnya kluster baru di tempat hiburan malam di Surabaya. (fik)

Foto : Cafe Holywing Gold di jalan Basuki Rahmat Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Warga Pengampon Dapati Money Politik Dari Pendukung Paslon No 01

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November