Skip to main content

Ini Penjelasan DKPP Soal Kelangkaan Pupuk di Surabaya


Mediabidik.com
- Penyebab kelangkaan pupuk subsidi jenis Urea dan SP 36 di Surabaya karena adanya pengurangan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kota Surabaya.

Berdasarkan data alokasi dan perubahan pupuk bersubsidi tahun 2020 yang diajukan DKPP kota Surabaya melalui E-RDKK per Juni 2020 sebanyak 2.133.71 ton itu meliputi UREA, SP 36, ZA, NPK dan Organik. Tapi yang didapat hanya 908 ton. 

Yuniarto Herlambang kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Surabaya mengatakan, kita sebelumnya sudah menjelaskan ke ketua kelompok tani, karena kartu tani belum jalan, sehingga masih manual prosesnya. Kalau manual itu ada surat penebusan yang dikelola oleh ketua kelompok, ketua kelompok nanti ke kita. 

"Dan nanti kita verifikasi, setelah itu kita rekomendasi dan mereka (petani-red) bisa beli ke agen. "ujar Herlambang kepada BIDIK, Kamis (21/1/2021).

Herlambang menjelaskan, untuk keputusan permasalahan pupuk bukan hanya di kita, karena ada alokasi alokasi itu juga ada di pemerintah pusat. Sehingga, ada jatah - jatahnya, dulu setiap tahun kita ada perencanaan usulan ke tingkat satu provinsi. 

"Usulan kita 1000 misalkan, nanti di alokasikan. Usulan ini juga dari kelompok tani - kelompok tani kita serahkan ke provinsi, mekanismenya seperti itu. "terang Herlambang. 

Saat ditanya soal ketersediaan pupuk subsidi untuk tahun 2021. Dia menjelaskan, untuk tahun ini pupuk ada. Cuma hubungannya dengan tahun 2020, karena alokasinya ada perubahan. 

"Jatahku (DKPP-red) kan usulan, dialokasikan oleh provinsi sekian. Usulan kita sudah turun menjadi 75 persen dari 1000 tadi, misalkan, ditengah tengah ada perubahan terus alokasi turun naik.  Sehingga pada saat alokasi terakhir, itu turun 75 persen dari usulan. Pada saat terakhir. "paparnya. 

Pada saat terakhir, lanjutnya, musim tanamkan November mau tanamnya sekian, lokasi turun bulan Oktober dikepras jadi 75 persen. "Sehingga, ya ini jadi masalah, saat teman teman mau ngambil ngak bisa, karena alokasinya jadi 75 persen. "pungkasnya. 

Hal yang sama disampaikan Rahmad Kodariyanto kabid pertanian DKPP kota Surabaya, jadi pupuk ini dialokasikan bukan hanya untuk petani tambak, tapi juga untuk petani pangan, dari 37 kelompok petani plus petani tambak. 

"Tadi pak Kadis sudah menjelaskan soal alurnya dari kelompok tani - kelompok tani itu kita ajukan masuk namanya E-RDKK. Itulah yang kita ajukan ke pemerintah provinsi. pemerintah provinsi berdasarkan usulan itu tidak langsung mengiyakan. Sehingga mereka mengeluarkan SK (Surat Keputusan) terkait alokasi pupuk yang ada di Surabaya. "terang Rahmad. 

Masih kata Rahmad, keluarlah SK dan atas dasar itu kita membagi ke kelompok tani, termasuk kelompok petani tambak dan itu sudah kita distribusikan. Tetapi bukan kita yang mendistribusikan. Alurnya itu, kita hanya menampung permohonan, mereka mengajukan permohonan ke kita kemudian kita verifikasi atau validasi. 

"Verifikasi gunanya apa, apakah yang mereka ajukan sudah sesuai, pertama KTP Surabaya, kedua apakah ada di RDKK, kemudian alokasinya ada, setelah benar kita keluarkan rekomendasi dari pak kadis. Naj rekomendasi itu yang kita kieim ke distributor dan distributor ke agen dan agen itu yang menyalurkan ke petani dan kelompok tani, itu terus dan jalurnya seperti itu. "jelasnya. (pan) 

Foto : Yuniarto Herlambang Kadis DKPP kota Surabaya. 

Comments

  1. Do you need a Loan? Are you looking for Finance? Are you looking for a Loan to enlarge your business? I think you have come to the right place. We offer Loans atlow interest rate. Interested people should please contact us on For immediate response to your application, Kindly reply to this emails below only: financialserviceoffer876@gmail.com whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63