Skip to main content

Temuan Pelajar Terpapar Narkoba, DPRD Surabaya Dorong Screening Berkala di Sekolah

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi membahas temuan kasus pelajar yang diduga terpapar narkoba. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, pada Selasa (25/11/2025) tersebut menghadirkan sejumlah instansi terkait mulai dari BNN Kota Surabaya, Bakesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsos, Satpol PP hingga camat se-Surabaya. Agenda ini digelar sebagai respons atas kasus 15 siswa yang diduga terpapar narkoba.

Anggota Komisi D, Abdul Ghoni, mengungkapkan kondisi lapangan sudah mengkhawatirkan. Ia mengatakan, "Beberapa kelurahan itu sudah zona merah dan faktanya narkoba dijual bukan hanya pakai uang, tapi hutang. Anak-anak awalnya gratis, lalu hutang, dan akhirnya mencuri karena ketagihan."tuturnya. Ia juga menegaskan perlu pengawasan ketat di wilayah rawan dan menyebut sinergi lintas instansi sangat dibutuhkan.

Sementara itu anggota Komisi D lainnya, dr. Zuhrotul Mar'ah, menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan. Ia mengatakan, "Ketahanan keluarga harus diperkuat, bukan hanya seminar, tetapi juga penguatan ekonomi agar anak tidak mudah terjerumus."ucapnya. Ia juga menyoroti warung kopi sebagai titik rawan transaksi dan mendorong karang taruna lebih aktif dalam membina remaja.

Dari sisi kesehatan, Kadinkes dr. Nanik Sukristina, menjelaskan langkah screening dan pendampingan terus dilakukan. Ia menyampaikan, "Kami sudah melakukan screening kepada 30.132 siswa dan tes urine 368 siswa, lima di antaranya terindikasi positif."terang Kadinkes. Ia menegaskan mekanisme rujukan medis maupun psikososial telah disiapkan bekerja sama dengan BNN dan rumah sakit.

Perwakilan Dinas Sosial, Arif Sugiharto, menuturkan, "Kami tidak punya program khusus pencegahan narkoba, namun ada lembaga rehabilitasi sosial mitra seperti Orbit dan LATU yang bisa membantu jika ada siswa butuh rehabilitasi."ujar Arif

Ketua Pelaksana Harian Bakesbangpol, Tunjung Iswandaru, menyampaikan keterbatasan anggaran namun menegaskan komitmen keberlanjutan program. Ia mengatakan, "Sosialisasi saja tidak cukup. Harus ada langkah tepat, termasuk pendekatan kearifan lokal, melibatkan tokoh agama dan komunitas agar pesan pencegahan lebih didengar."ungkap Tunjung. Ia menilai penanganan harus berkelanjutan agar tidak muncul kasus berulang.

Kepala BNN Kota Surabaya, Kombes Heru Prasetyo, meluruskan informasi publik soal kasus 15 siswa. Ia menegaskan, "Kegiatan kemarin bukan tes urin, tetapi screening perilaku zat adiktif, termasuk rokok, alkohol, dan lem."ujar Kombes Heru Prasetyo. Ia juga menyampaikan bahwa rehabilitasi bisa dilakukan melalui IPWL, puskesmas, maupun lembaga resmi lain. Heru menambahkan, "BNN siap bekerja sama untuk program ketahanan keluarga antinarkoba, bukan hanya seremoni tetapi kegiatan nyata berbasis komunitas remaja."terangnya.

Menutup rapat, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pentingnya SOP terpadu penanganan narkoba pada pelajar. Ia mengatakan, "Anggaran cukup, tetapi belum terintegrasi. Maka perlu koordinasi kuat dan langkah konkret seperti screening rutin dan program pencegahan berbasis komunitas."pungkasnya.

Kasus dugaan keterlibatan pelajar dalam narkoba menjadi alarm keras bagi Kota Surabaya. Bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan sosialisasi, tetapi membutuhkan aksi konkret, sinergi lintas lembaga, pengawasan keluarga, serta program pencegahan berkelanjutan. Rakor menghasilkan komitmen memperkuat sistem pencegahan dan pendampingan agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan generasi muda Surabaya terlindungi dari bahaya narkoba. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...