Skip to main content

Antisipasi Kecelakaan, Dishub Surabaya Desak BPKAD Provinsi Buka Jalan Pandugo Praja 2

SURABAYAIMediabidik.Com - Dinas Perhubungan (Dishub) kota Surabaya akan berkirim surat ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi, untuk meminta kepastian pembukaan portal di jalan Pandugo Praja 2 sebagai akses lalu lintas bagi warga serta mencegah terjadinya laka lantas di daerah tersebut. Pasalnya sudah ada dua korban meninggal yang disebabkan penyempitan jalan dari dua jalur menjadi satu jalur. 

Beta Rahmadani Kabid Lalu lintas Dishub Surabaya mengatakan, jadi sebelumnya sudah kita rapatkan Dinas Perhubungan diundang oleh kecamatan kelurahan, perwakilan warga RT/RW dan LPMK, memang lokasi disitu memang secara aset masuk dalam aset provinsi. Padahal kalau dibuat jalan kembar seharusnya bisa membuat jalan menjadi lega bisa juga mengurangi resiko kecelakaan. 

"Sebelumnya, itu pernah ada kecelakaan karena tikungannya tidak ideal. Nah waktu itu memang hasil rapatnya akan dikoordinasikan dengan provinsi terkait asetnya. Cuma sampai sekarang dari PU atau kita pun belum ada konfirmasi dari provinsi." ujar Beta Rahmadani kepada media ini, Rabu (19/11/2025). 

Ini nanti kita kroscek kembali ke pihak provinsi, itu sebenarnya asetnya gimana. Itu memang diakui tanah milik provinsi, sehingga mereka waktu itu disampaikan di rapat, pihak provinsi menyampaikan bahwa tanah itu milik mereka tapi juga seharusnya untuk warga. Tapi saya rasa karena bukan milik kita dan kita tidak bisa mutusi sendiri. "Dan kita minta provinsi datang, waktu itu dia (provinsi, red) menyampaikan akan dikoordinasikan dengan atasannya dan hasilnya akan disampaikan ke kami. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut, itu sekitar tiga bulan lalu. " terang Beta. 

Dia menambahkan, misalnya kalau jalan dibuka, kita malah senang, karena lebar lurus. Karena sekarang dari timur mereka harus mengambil kanan dulu baru ngambil kiri lagi. "Terjadi kecelakaan karena hal itu, ada yang meninggal jatuh karena terpleset disitu." imbuhnya. 

Lanjut Beta, coba kami surati kembali atau push kembali mereka. Yaopo iki, kalau memang mau dibuka cepat dibuka, karena seharusnya ini jalan untuk kemaslahatan umat lah, untuk warga. 

Sebenarnya bukan tidak bisa, cuman, waktu itu yang hadir tidak bisa memutuskan, jadi mereka minta waktu untuk kordinasi dengan pimpinannya. "Tapi sampai sekarang belum ada info lebih lanjut, kebetulan waktu itu saya datang sendiri. Nanti akan kita kirim surat kembali. " pungkasnya. 

Sementara berdasarkan informasi yang di dapat dari warga setempat yang tidak mau disebut jati dirinya mengabarkan, portal penutup jalan raya Pandugo Praja 2 akan di bongkar dan akan dipasang pagar permanen. "Rencananya portal akan dibongkar dan diganti pagar permanen," ucap warga. 

Sementara Heri Kabid Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi berulang kali dikonfirmasi terkesan tutup mata dan tidak mau menjawab. 

Perlu diketahui Pemkot Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) sudah dua kali berkirim surat ke Khofifah Gubernur Jawa Timur perihal permohonan pemanfaatan lahan untuk peningkatan jalan Pandugo dengan tembusan Pj Sekda Kota Surabaya, Kepala BPKAD Provinsi, Kepala Dinas PU Provinsi, Kepala BPPDPP provinsi Jatim, ironisnya sampai detik ini, hari ini belum ada balasan atau itikad baik dari pihak provinsi dan terkesan tutup mata. (red) 

Teks foto : Kondisi saat ini jalan Pandugo Praja 2 yang akan dibangun pagar tembok permanen oleh warga. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...