Skip to main content

Gempar Jatim Nilai Pemkot Surabaya Bangun Alibi Pencurian Kabel PJU

SURABAYAIMediabidik.Com– Ketua Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat (Gempar) Jatim menilai pemerintah sedang membangun alibi daripada menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia menegaskan narasi pencurian kabel ini berpotensi memprovokasi publik dan menyudutkan kelompok tertentu tanpa bukti apa pun.

"Kalau Pemkot memang tidak punya uang untuk memperbaiki penerangan, ya katakan saja jujur. Jangan berlindung di balik isu pencurian untuk menutupi ketidakmampuan," tegasnya.

Padahal belasan PJU yang padam berada di kawasan inti kota, wilayah yang menjadi etalase dan pusat aktivitas Surabaya: Jalan Tunjungan sisi timur, Jalan Panglima Sudirman sisi barat, Frontage Timur Jalan A. Yani, Jalan Pemuda sisi selatan, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Indrapura, hingga Jalan Urip Sumoharjo.

Gempar Jatim terang-terangan menyebut alasan pencurian kabel tidak masuk akal, karena dari 17 lokasi yabg kehilangan tidak ada satupun kasus terungkap dan pencurinya tidak ditangkap

"Semua tahu jalan-jalan itu super ramai. Mobil, motor, pejalan kaki tidak pernah berhenti. Kok bisa ada pencuri kabel seenaknya? Dishub bilang pelakunya beraksi jam lima pagi, padahal jam lima itu warga sudah banyak yang beraktivitas. Itu logika dari mana? Kapan mereka beraksi kalau bukan saat sepi? Ini penjelasan yang dipaksakan," kalau Dishub merasa memiliki tanggung jawab sepatutnya untuk berkordinasi dg APH untuk mengungkap hal trsebut dan menangkap pencurinya, sebagai bagian upaya tanggung jawab  Dishub Surabaya, ujarnya

Ia memperingatkan Pemkot agar berhenti melontarkan narasi yang tidak tervalidasi. Menurutnya, tanpa bukti CCTV, tanpa penangkapan, dan tanpa data teknis, pernyataan itu hanya akan mempermalukan pemerintah sendiri.

"Jangan main lempar wacana sembarangan. Nanti publik menertawakan pemerintah karena kesannya Surabaya ini kota darurat pencurian. Bukan tambah dipercaya, malah tambah gaduh," tandasnya.

Ketua Gempar Jatim menegaskan pemerintah wajib bersikap bijak, bukan sensasional.

"Tugas pemerintah itu menyelesaikan masalah, bukan membikin kegaduhan dengan opini-opini liar,"pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...