Skip to main content

Gempar Jatim Nilai Pemkot Surabaya Bangun Alibi Pencurian Kabel PJU

SURABAYAIMediabidik.Com– Ketua Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat (Gempar) Jatim menilai pemerintah sedang membangun alibi daripada menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia menegaskan narasi pencurian kabel ini berpotensi memprovokasi publik dan menyudutkan kelompok tertentu tanpa bukti apa pun.

"Kalau Pemkot memang tidak punya uang untuk memperbaiki penerangan, ya katakan saja jujur. Jangan berlindung di balik isu pencurian untuk menutupi ketidakmampuan," tegasnya.

Padahal belasan PJU yang padam berada di kawasan inti kota, wilayah yang menjadi etalase dan pusat aktivitas Surabaya: Jalan Tunjungan sisi timur, Jalan Panglima Sudirman sisi barat, Frontage Timur Jalan A. Yani, Jalan Pemuda sisi selatan, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Indrapura, hingga Jalan Urip Sumoharjo.

Gempar Jatim terang-terangan menyebut alasan pencurian kabel tidak masuk akal, karena dari 17 lokasi yabg kehilangan tidak ada satupun kasus terungkap dan pencurinya tidak ditangkap

"Semua tahu jalan-jalan itu super ramai. Mobil, motor, pejalan kaki tidak pernah berhenti. Kok bisa ada pencuri kabel seenaknya? Dishub bilang pelakunya beraksi jam lima pagi, padahal jam lima itu warga sudah banyak yang beraktivitas. Itu logika dari mana? Kapan mereka beraksi kalau bukan saat sepi? Ini penjelasan yang dipaksakan," kalau Dishub merasa memiliki tanggung jawab sepatutnya untuk berkordinasi dg APH untuk mengungkap hal trsebut dan menangkap pencurinya, sebagai bagian upaya tanggung jawab  Dishub Surabaya, ujarnya

Ia memperingatkan Pemkot agar berhenti melontarkan narasi yang tidak tervalidasi. Menurutnya, tanpa bukti CCTV, tanpa penangkapan, dan tanpa data teknis, pernyataan itu hanya akan mempermalukan pemerintah sendiri.

"Jangan main lempar wacana sembarangan. Nanti publik menertawakan pemerintah karena kesannya Surabaya ini kota darurat pencurian. Bukan tambah dipercaya, malah tambah gaduh," tandasnya.

Ketua Gempar Jatim menegaskan pemerintah wajib bersikap bijak, bukan sensasional.

"Tugas pemerintah itu menyelesaikan masalah, bukan membikin kegaduhan dengan opini-opini liar,"pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...