Skip to main content

RPH akan Mengakomodir Kepentingan Mitra Jagal yang Menolak Dipindah

SURABAYAIMediabidik.Com - Dirut Perseroda RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho akan mengakomodir kepentingan mitra jagal yang menolak dipindahkan ke RPH Tambak Oso Wilangon (TOW).

"Prinsipnya kan RPH berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha mengakomodir kepentingan mita jagal RPH Pegirian." kata Fajar kepada awak media di kawasan Yos Sudarso, Kamis (20/11).

Fajar memaparkan sudah melakukan koordinasi dengan Komisi B DPRD Surabaya, bagian perekonomian dan sumber daya, DKPP serta mitra jagal.

Koordinasi tersebut merancang proyeksi tahapan pemanfaatan kebutuhan RPH TOW dalam jangka panjang.

"Tahapannya sekarang pemerintah kota Surabaya bersama RPH, juga melibatkan Komisi B, perwakilan mitra jagal Pegirian, bagian perekonomian dan sumber daya, dan DKPP sedang menyusun skema pemanfaatan TOW dengan baik dengan merinci apa saja kebutuhannya." tutur Fajar.

Namun kata Fajar pertemuan tersebut belum final karena akan meninjau kondisi terkini di RPH TOW. Misalnya, perlengkapan, sarana-prasarana pemotongan, juga berbagai kendalanya.

"Kita sepakati ada pertemuan lanjutan. Sambil kami juga diminta untuk menjelaskan kondisi terkini di TOW seperti apa, kelengkapan, sarana-prasarana pemotongan, dan kira-kira hambatnya apa lagi." urai Fajar.

Fajar menyebut permasalahan yang paling urgen saat ini terkait distribusi  daging dari RPH TOW ke Jalan Arimbi.

Pasalnya papar Fajar jarak tempuh antara RPH TOW ke Arimbi memakan waktu yang cukup lama. 

"Sekarang yang sedang dipecahkan masalah jarak, bagaimana hasil pemotongan di TOW pendistribusian ke pasar Arimbi sebagai titik kumpul daging seperti apa?" beber Fajar.

Maka dari itu, RPH akan mencarikan solusi agar permasalahan mitra jagal ini menemukan jalan terbaik 

"Ini yang perlu solusi lebih lanjut. Prinsipnya kami sedang berusaha mencari solusi terbaik," pungkas Fajar Arifianto Isnugroho. (RoY/red).

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...