Tidak ada Dalam Perda RTRW, Komisi C Surabaya Tolak PSN Melalui Jalur Politik

SURABAYAIMediabidik.Com - Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan memyebut telah menempuh jalur politik dalam upaya penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di pisisir timur kota Surabaya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono, menyebut bahwa melalui lembaga legislatif pihaknya telah menyampaikan sikap penolakannya tersebut kepada DPRD Provinsi Jatim dan DPR RI.

"Kita sudah sampaikan ke rekan-rekan DPRD Provinsi dan juga di DPR RI terkait penolakan terhadap PSN karena, jalur kita kesana," kata Baktiono Jumat (02/08/2024).

Baktiono menambahkan, pihaknya menyampaikan pula kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat.

"Kami juga menyampaikan berita-berita media yang ada di Surabaya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menjadi kajian," sambungnya.

Baktiono juga mengatakan bahwa alasan penolakannya tersebut lantaran PSN tersebut tidak pernah ada dalam  Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW).

"Saat pembahasan di Pansus DPRD kota Surabaya tidak pernah ada, kemudian di Perda RTRW pemerintah provinsi juga tidak tercantum tentang proyek strategis nasional. Tidak ada namanya reklamasi pulau buatan," tegasnya.

PSN tersebut kata Baktiono seharusnya tercantum dalam Perda RTRW.

"Sejak awal saya katakan bahwa proyek stategis nasional harus ada tahapan. Dan tahapan itu salah satunya melalui kajian dari badan riset nasional," katanya.

Politisi PDI Perjuangan kota Surabaya ini menilai bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah mendapatkan kajian yang dikeluarkan oleh BRIN sehingga pihaknya menolak.

"Ya kita Tolak PSN itu. Karena selama tidak ada kajian dari BRIN. Karena BRIN ini bentukan presiden yang harus dilalui. Karena ini badan riset dan inovasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjat menyebut, PSN tersebut berada di zona 4 yang memang tidak masuk kedalam RTRW kota Surabaya.

Menurutnya jika sesuai dengan RPJM kota Surabaya pengembangan wilayah  Surabaya water front city itu berada diwilayah zona 3.

"Kalau sesuai informasi melalui rapat secara daring bahwa PSN yang diajukan ada di kawasan zona 4 wilayah Utara atau timur wilayah Mangrove yang merupakan RTH. Sehingga perlu kajian yang mendalam," katanya.

Meskipun demikian, kata Irvan Pemkot mendukung dalam konteks pengembangan wilayah. Namun, pihaknya menekankan jika PSN tersebut harus didukung dengan kajian yang mendalam.

"itu perlu  kajian yang mendalam. Pada intinya, mendukung PSN, karena untuk pengembangan kawasan," pungkasnya.(red)