Ini Penyebab Pengusaha Depo Kontainer Jl Kalianak di Komisi A DPRD Surabaya

SURABAYAIMediabidik.Com– Menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah depo kontainer jalan Kalianak yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya pada Selasa (16/7/2024) lalu.

Arief Fathoni Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya mengungkapkan, bahwa pihaknya baru menyelesaikan rapat pembahasan APBD perubahan dan APBD murni.

"Insya Allah pekan depan kami akan melakukan pemanggilan terhadap pengusaha depo (Kontainer)," ujar Arief Fathoni ketika dikonfirmasi. Senin (12/8/2024).

Ia juga menyampaikan terima kasih setelah sidak dilakukan beberapa waktu lalu, bahwa pihaknya mendapat informasi dari Dishub Kota Surabaya.

"Bahwa ada sebagian pengusaha depo (Kontainer) sekarang sedang mengurus izin Amdal Lalin,"ungkap Thoni

Meski demikian, pihaknya berharap kepada pengusaha depo yang belum memiliki dokumen perizinan untuk segera mengurus.

"Setelah ini kami akan fokus kepada pemilik truk kontainer yang ada di kota surabaya,"kata Thoni

Menurut legislator fraksi partai Golkar ini, karena pihaknya menemukan dua modus pelanggaran yang dilakukan.

"Pertama truk (Kontainer) dengan beban 1000 feet tapi ternyata dipakai mengangkut 2000 feet,"ungkap Thoni

Menurut ia, karena akan menambah beban kondisi jalan raya yang semakin cepat rusak.

"Ketika jalan kita rusak maka potensi kecelakaan lalu lintas juga meningkat," kata Thoni

Kedua adalah masa usia, lanjut ia bahwa praktek pelaksanaan uji kendaraan bermotor atau KIR tidak dilakukan secara sepenuhnya.

"Maka kami akan plototi (KIR) ini," tegas Thoni

Jika pengusaha depo kontainer mentaati peraturan, ia berharap para pemilik usaha truk juga harus mentaati peraturan.

"Sehingga kita semua berkontribusi dalam menyiapkan Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN)," pungkas Thoni. (red)

Teks foto : Rombongan Komisi A DPRD Surabaya saat sidak di depo kontainer jalan Kalianak Surabaya.

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog