Skip to main content

Bank Jatim Raih Peringkat Pertama Sebagai Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sukses mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai Peringkat Pertama Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar Semester I/2024. 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Jatim Didyk Choiroel dan diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, dalam acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran, di Gedung Graha Samudera KODIKLATAL Bumimoro Surabaya, pada Selasa (27/8/2024). Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Operasi Bank Jatim Arif Suhirman.

Busrul menjelaskan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur atas penghargaan yang telah diberikan kepada Bank Jatim ini. "Kami terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN. Sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN, baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dananya, dapat terus ditingkatkan," terangnya.

Sebab menurutnya, belanja pemerintah merupakan game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Timur, di tengah berbagai tantangan yang ada. Sehingga dengan kelancaran belanja otomatis akan semakin meningkatkan akselerasi dan kualitas spending pemerintah. "Jadi berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan maksimal," ucap Busrul.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, hingga 31 Juli 2024, kredit program tersalur sebesar Rp 27,82 triliun kepada 643,6 ribu debitur. Kredit program tersebut didominasi oleh penyaluran KUR, yaitu skema mikro, kecil, supermi, dan TKI yang mencapai Rp 27,30 triliun dan telah tersalur kepada 519 ribu debitur. Kemudian penyaluran UMi sebesar Rp 516,03 miliar untuk 124 debitur. Selanjutnya, penyaluran FLPP di Jawa Timur mencapai Rp 595,40 miliar sebanyak 5.116 rumah.

Bank Jatim sediri sukses menyalurkan kredit program sebesar Rp 2,20 triliun dengan jumlah debitur sebesar 16.987. "Kami meyakini dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, Bank Jatim dapat membantu para pelaku UMKM untuk mencapai potensi maksimal yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan," tegasnya.

Kemudian untuk rekening pemerintah daerah di Jawa Timur per 31 Juli 2024, Bank Jatim telah mengelola 39 RKUD (provinsi/kabupaten/kota) dengan dana pagu APBN yang dikelola sebesar Rp 63,49 triliun. Selain itu, BJTM juga menghimpun 7.379 RKD (desa) dengan dana pagu APBN dikelola Rp 7,71 triliun.

Didyk menjelaskan, APBN pada Kementerian/Lembaga dan Pemda di Jawa Timur berperan penting dan strategis bagi kemajuan serta kesejahteraan rakyat Jawa Timur, bahkan Indonesia. APBN dikumpulkan dari kegiatan perekonomian masyarakat dan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan, pembangunan, ketertiban, keamanan masyarakat, serta keutuhan NKRI. "Untuk mencapai tujuan APBN, kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting," terangnya.

Adapun kapasitas meliputi proses administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pembayaran. Kemudian akuntabilitas meliputi proses pencatatan, pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja output, outcome, impact. "Maka dari itu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas seluruh dukungan, kolaborasi, dan sinergi semua pihak, sehingga penyaluran APBN bisa berjalan dengan optimal. Belanja pemerintah yang solid juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat," ungkap Didyk. (rinto)

Caption: Kepala Kanwil DJPb Jatim Didyk Choiroel menyerahkan penghargaan dan diterima oleh Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...