Skip to main content

Atasi Kemacetan di Keputih, Dewan Minta Dishub Buat Rekayasa Lalin


Mediabidik.com
– Guna mengurai kemacetan yang lama terjadi di daerah Keputih, Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, secepatnya membuat rekayasa Lalu Lintas (Lalin). 

Hal tersebut terungkap saat hearing Komisi C dengan warga Keputih yang protes dengan pembangunan Perumahan Taman Timur Regency, Senin (29/11/21).

Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati mengatakan, ada dua keputusan dari hasil hearing dengan warga Keputih yaitu, penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang dari problem kemacetan di sekitar Keputih Surabaya.

"Penyelesaian jangka pendek kami di Komisi C mendesak segera ke Dishub Surabaya agar membuat rekayasa Lalin, sehingga problem kemacetan di sekitar Keputih bisa clear." ujarnya kepada wartawan usai hearing di ruang Komisi C, Senin (29/11/2021).

Ia menjelaskan, awalnya warga sekitar Perumahan Taman Timur Regency meminta kompensasi dampak pembangunan perumahan yang dinilai membuat tingkat kemacetan di Keputih semakin parah. Namun, kata Aning Rahmawati, setelah kami tegaskan kepada warga apa keluhan yang utamanya, ternyata adalah soal kemacetan.

Diakui warga, terang politisi milenial PKS Kota Surabaya ini, sebelum berdiri Perumahan Taman Timur Regency saja arus lalu lintas di Keputih sudah sering macet. Ditambah adanya Perumahan Taman Regency yang kini terbangun sebanyak 300 unit rumah.

"Coba kita kalkulasikan saja, jika dari 300 rumah total terdiri dari 1.000 warga penghuni perumahan, tidak bisa kita bayangkan kondisi arus lalu lintas di Keputih semakin krodit. Untuk itu kami minta Dishub membuat rekayasa lalin." tegas Aning Rahmawati.

Aning menerangkan, selama ini di area Keputih tidak pernah ada petugas Dishub yang mengatur lalu lintas disana, dan Komisi C meminta agar segera ditempatkan petugas untuk mengurai problem kemacetan. "Solusi kedua adalah pembebasan lahan di sekitar Keputih untuk mengatasi kemacetan." tutur Aning.

Dirinya kembali menjelaskan, untuk pembebasan lahan bisa kita alokasikan dana baik nanti di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2022, atau dianggarkan di APBD Surabaya tahun 2023. 

"Jadi ini solusi tepat yang dikeluhkan warga soal kemacetan di Keputih, yaitu jangka pendeknya rekayasa lalin dan jangka panjangnya ialah pembebasan lahan." ungkap Aning Rahmawati.

Sementara itu Ketua LPMK Keputih, Indy mengatakan, kondisi arus lalu lintas utamanya di simpang lima Keputih itu macetnya luar biasa sekali, ditambah ada pembangunan Perumahan Taman Timur Regency, dan Simpang Lima Keputih merupakan akses keluar masuk warga perumahan. 

Indy menambahkan, bertahun tahun warga Keputih mengeluhkan kemacetan dan tidak pernah ada solusi, ditambah berdiri perumahan Taman Timur Regency ya tambah macet. "Namun saat hearing dengan Komisi C, akhirnya mulai ada solusi konstruktif dari keluhan warga Keputih ini, ya kita tunggu saja hasilnya." pungkas Indy. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni