Skip to main content

Progres Pembangunan JLLB Sampai Akhir Desember Ditargetkan 80 Persen


Mediabidik.com
- Progres pekerjaan pembangunan Jalur Luar Lingkar Barat (JLLB) yang berada di Jalan Raya Sememi kecamatan Benowo Surabaya ditargetkan mencapai 80 persen sampai akhir Desember 2021. 

Pasalnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan tersebut jadi terhambat dan tidak bisa mencapai target 100 persen. Diantaranya kendala sosial dari warga, cuaca, utilitas PLN dan PDAM yang membutuhkan waktu 3 bulan, hingga pemotongan anggaran 20 persen untuk penanganan Covid 19.

Yulius Fahmi Project Manager PT Dewanto Media mengatakan, untuk JLLB tahap II ini progres diakhir minggu kemarin, itu total pekerjaan 65 persen dari total pekerjaan dari awal sampai sekarang. Cuma mungkin ada item yang nanti berkurang, seratus persennya tidak di seratus.

"Artinya dari nilai full kontrak ada yang berkurang pekerjaannya, jadi mungkin nanti pengurangannya sekitar 20 persen. Dari anggaran semula, tinggal 80 persen. "ucap Yulius kepada BIDIK, Kamis (25/11/2021).

Yulius menambahkan, jadi nanti kita BST nya tinggal 80 persen, untuk akhir tahun ini targetnya hanya 80 persen karena ada pemotong anggaran dan pekerjaan. Ini karena sisi utara yang kemarin belum bisa dikerjakan, sekarang sudah bisa dikerjakan. 

"Dengan kondisi kita mencari jalan alternatif untuk bisa ngakses sampai dengan lokasi pekerjaan yang disisi utara rel kereta. "imbuhnya. 

Terkait kendala yang dihadapi, dia menjelaskan, untuk saat ini kendalanya cuaca dan utilitas saja, untuk kendala dengan warga sudah kita selesaikan semua. Karena faktor cuaca, jadi kita kan pekerjaan pengecoran dan lain-lain, terus arus jalan sisi utara tidak sebagus yang normal, karena urugkan. Kalau hujan otomatis becek kalau ada masalah masalah, kalau kendaraan ngak fit bisa menghambat yang lain. 

"Terus untuk jadwal pengecoran harusnya hari ini bisa di cor, katena cuaca hujan, kita harusnya menunda menyesuaikan kondisi cuaca. "terangnya. 

"Untuk utilitas ada beberapa tiang listrik yang menganggu kita harus pindah, itukan butuh kordinasi dengan instansi yang terkait, misal pipa PDAM, kabel listrik itu juga jadi kendala dalam pelaksanaan, jadi butuh kordinasi dengan instansi terkait." tambahnya.

Diwaktu yang sama Ganjar Siswo Pramono Kabid Jalan dan Jembatan dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DBMP) mengatakan, soalnya disitu memang banyak kendala, artinya kendala - kendala sosial diluar teknis lebih besar. 

"Seperti dihalangi warga untuk jalan aksesnya, akhirnya cari jalan itu butuh waktu 2 bulan itu muter disisi utara, kita lewat akses Marga Bumi kita nguruk sampai jauh, itu butuh waktu sendiri. Jadi targetnya, kita bisa menyebrang rel sisi utara dan itu makan waktu sendiri. "terang Ganjar. 

Soal target pekerjaan, Ganjar menjelaskan, sesuai target pekerjaan dia (PT Dewanto, red) nanti kita hitung lagi, soalnya kan ada kendala dan ngak mungkin. Nanti kontraknya dipotong 20 persen dan tidak 100 persen lagi. Dipotong untuk keperluan anggaran Covid 19, itu kendala awal, terus kendala pembebasan tanah. 

"Jadi kita total itu sudah tiga bulan kepotong waktunya dari kontrak delapan bulan, dia efektif kerja cuma lima bulan. Kalau cuma lima bulan siapa bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Ya nanti kita seratus persen kan dengan segala kendala yang ada." terangnya. 

"Tapi targetku bisa melewati rel kereta api itu, disatu sisi, memang sampai situ saja. Tahun depan dilanjut lagi, ada lelang lagi." ucap Ganjar.

Dia kembali menjelaskan, memang ada pemotongan anggaran dan kontrak, karena dibutuhkan untuk penanganan Covid 19, dua puluh persen dari nilai kontrak. Itu nanti pasti ada adendum.

"Adendum perpanjangan dan adendum perubahan kontrak sekitar satu bulan. Seharusnya kita menganti tiga bulan, artinya kita harus menganti waktu tiga bulan yang tidak bisa dilaksanakan itu. Kan ngak bisa, memang hanya satu bulan saja sampai akhir tahun. Nanti kerjaannya di adendum di seratus persen kan, terus dipotong. "jelas Ganjar. (pan) 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni