Minggu Depan Dewan Panggil DKPP Bahas Jembatan Bambu Wonorejo

Mediabidik.com - Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono memastikan, pekan depan pihaknya akan menggelar hearing bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, menyusul nasib jembatan bambu di kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo yang terbengkalai.

"Ya, minggu depan akan kita panggil DKPP untuk hearing. Karena rancangan pembangunan dari Dinas Pertanian waktu itu," ujarnya di Surabaya, Kamis (18/11/2021).

Legislator dari partai berlambang banteng ini ingin agar jembatan bambu yang mangkrak tersebut segera mendapat penanganan. Entah itu direvitalisasi atau pembangunan ulang. Namun dia meminta pembangunan yang akan datang harus mengedepankan kajian.

"Makanya kalau mau membuat jembatan bambu paling tidak itu harus ada atapnya. Selain sebagai dekorasi, juga untuk melindungi pengunjung kalau hujan atau panas, dan melindungi jembatan tentunya. Sehingga nampak bagus dan bertahan lama," jelas Baktiono.

Ia mewanti-wanti, ke depan apabila pemkot merancang bangunan dari struktur yang rawan hancur seperti kayu ataupun bambu, maka harus diawali dengan memperhitungkan tingkat ketahanannya.

"Memang benar bahan dari bambu dan kayu itu nampak bagus dan artistik, tapi ya harus diperhitungkan ketahannya sampai kapan, juga harus diberi lapisan supaya tak termakan rayap," tuturnya.

Di samping itu, pemilihan bahan juga tak boleh sembarang. Misalkan dari bahan bambu, maka yang digunakan bambu bongkotan. Atau jika dari bahan kayu, maka kayu ulin atau kayu besi bisa menjadi opsi.

"Memang meggunakan bahan dari bambu itu murah tapi rawan rapuh dan rapuh. Tapi kalau kayu ulin itu sangat sesuai diaplikasikan di kawasan Mangrove Wonorejo, karena hidupnya di air, jadi lebih tahan dan bagus. Hanya saja pengerjaannya sulit," ungkapnya.

Diwaktu yang sama Herlambang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kota Surabaya saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, kalau kita dipanggil dewan terkait jembatan bambu kita siap. 

"Proyek tersebut sudah di audit oleh inspektorat dan sudah ada pengembalian uang sekitar Rp 370 juta yang dikembalikan oleh kontraktor. Karena itu kan pekerjaan fisiknya sudah ada. "terang Herlambang. (pan)