Skip to main content

Minggu Depan Dewan Panggil DKPP Bahas Jembatan Bambu Wonorejo


Mediabidik.com
- Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono memastikan, pekan depan pihaknya akan menggelar hearing bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, menyusul nasib jembatan bambu di kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo yang terbengkalai.

"Ya, minggu depan akan kita panggil DKPP untuk hearing. Karena rancangan pembangunan dari Dinas Pertanian waktu itu," ujarnya di Surabaya, Kamis (18/11/2021).

Legislator dari partai berlambang banteng ini ingin agar jembatan bambu yang mangkrak tersebut segera mendapat penanganan. Entah itu direvitalisasi atau pembangunan ulang. Namun dia meminta pembangunan yang akan datang harus mengedepankan kajian.

"Makanya kalau mau membuat jembatan bambu paling tidak itu harus ada atapnya. Selain sebagai dekorasi, juga untuk melindungi pengunjung kalau hujan atau panas, dan melindungi jembatan tentunya. Sehingga nampak bagus dan bertahan lama," jelas Baktiono.

Ia mewanti-wanti, ke depan apabila pemkot merancang bangunan dari struktur yang rawan hancur seperti kayu ataupun bambu, maka harus diawali dengan memperhitungkan tingkat ketahanannya.

"Memang benar bahan dari bambu dan kayu itu nampak bagus dan artistik, tapi ya harus diperhitungkan ketahannya sampai kapan, juga harus diberi lapisan supaya tak termakan rayap," tuturnya.

Di samping itu, pemilihan bahan juga tak boleh sembarang. Misalkan dari bahan bambu, maka yang digunakan bambu bongkotan. Atau jika dari bahan kayu, maka kayu ulin atau kayu besi bisa menjadi opsi.

"Memang meggunakan bahan dari bambu itu murah tapi rawan rapuh dan rapuh. Tapi kalau kayu ulin itu sangat sesuai diaplikasikan di kawasan Mangrove Wonorejo, karena hidupnya di air, jadi lebih tahan dan bagus. Hanya saja pengerjaannya sulit," ungkapnya.

Diwaktu yang sama Herlambang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kota Surabaya saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, kalau kita dipanggil dewan terkait jembatan bambu kita siap. 

"Proyek tersebut sudah di audit oleh inspektorat dan sudah ada pengembalian uang sekitar Rp 370 juta yang dikembalikan oleh kontraktor. Karena itu kan pekerjaan fisiknya sudah ada. "terang Herlambang. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh