Skip to main content

Minggu Depan Dewan Panggil DKPP Bahas Jembatan Bambu Wonorejo


Mediabidik.com
- Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono memastikan, pekan depan pihaknya akan menggelar hearing bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, menyusul nasib jembatan bambu di kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo yang terbengkalai.

"Ya, minggu depan akan kita panggil DKPP untuk hearing. Karena rancangan pembangunan dari Dinas Pertanian waktu itu," ujarnya di Surabaya, Kamis (18/11/2021).

Legislator dari partai berlambang banteng ini ingin agar jembatan bambu yang mangkrak tersebut segera mendapat penanganan. Entah itu direvitalisasi atau pembangunan ulang. Namun dia meminta pembangunan yang akan datang harus mengedepankan kajian.

"Makanya kalau mau membuat jembatan bambu paling tidak itu harus ada atapnya. Selain sebagai dekorasi, juga untuk melindungi pengunjung kalau hujan atau panas, dan melindungi jembatan tentunya. Sehingga nampak bagus dan bertahan lama," jelas Baktiono.

Ia mewanti-wanti, ke depan apabila pemkot merancang bangunan dari struktur yang rawan hancur seperti kayu ataupun bambu, maka harus diawali dengan memperhitungkan tingkat ketahanannya.

"Memang benar bahan dari bambu dan kayu itu nampak bagus dan artistik, tapi ya harus diperhitungkan ketahannya sampai kapan, juga harus diberi lapisan supaya tak termakan rayap," tuturnya.

Di samping itu, pemilihan bahan juga tak boleh sembarang. Misalkan dari bahan bambu, maka yang digunakan bambu bongkotan. Atau jika dari bahan kayu, maka kayu ulin atau kayu besi bisa menjadi opsi.

"Memang meggunakan bahan dari bambu itu murah tapi rawan rapuh dan rapuh. Tapi kalau kayu ulin itu sangat sesuai diaplikasikan di kawasan Mangrove Wonorejo, karena hidupnya di air, jadi lebih tahan dan bagus. Hanya saja pengerjaannya sulit," ungkapnya.

Diwaktu yang sama Herlambang Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kota Surabaya saat dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, kalau kita dipanggil dewan terkait jembatan bambu kita siap. 

"Proyek tersebut sudah di audit oleh inspektorat dan sudah ada pengembalian uang sekitar Rp 370 juta yang dikembalikan oleh kontraktor. Karena itu kan pekerjaan fisiknya sudah ada. "terang Herlambang. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni