Skip to main content

Tolak Hearing, Komisi C Alihkan Kewenangan Jembatan Bambu di Komisi B

Jembatan Bambu Mangrove Wonorejo yang mangkrak

Mediabidik.com
- Polemik mangkraknya Jembatan Bambu Mangrove Wonorejo terus bergulir, meski pihak Kejaksaan Negeri Surabaya sudah memanggil pihak terkait terutama DKPP Surabaya, namun tiba-tiba Komisi C DPRD Surabaya menolak menyelesaikan kasus Jembatan Bambu melalui hearing.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menegaskan, hearing terkait mangkraknya jembatan bambu di kawasan ekowisata Mangrove Wonorejo tidak jadi digelar. Dia melimpahkan kasus tersebut ke meja Komisi B DPRD Surabaya.

"Pembuatan jembatan bambu tersebut kan dari dinas pertanian, itu kewenangannya di Komisi B. Saya kan sebelumnya pernah di Komisi B waktu itu, jadi domainnya ada di Komisi B," tegas Baktiono, Jumat (26/11/2021).

Sehingga pihaknya menyarankan untuk menanyakan hearing tersebut ke Komisi B DPRD Surabaya. "Coba ke Bu Luthfiyah," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah menuturkan, soal pembangunan tupoksi ada di tangan Komisi C. Kendati demikian, bisa saja pihaknya menggelar hearing tersebut.

"Pembangunan ada di Komisi C. (Kasus) itu sudah lama sebelum kami di Komisi B. Namun ada kemungkinan dapat digelar di Komisi B. Tergantung anggarannya di mana, bisa ditanyakan besok," paparnya.

Sebelumnya, pimpinan DPRD Surabaya A Hermas Thony mendesak agar nasib jembatan bambu tersebut menjadi atensi Komisi A dan Komisi C. Dia meminta agar dilakukan hearing secepatnya.

Sebelum pihak kejaksaan jalan, tegas A.H Thony, kita punya institusi namanya lembaga dewan yaitu DPRD Surabaya. Maka saya minta komisi-komisi ikut bergerak membantu. Komisi C dan Komisi A bisa bersinergi.

"Kasus hukumnya bisa ke Komisi A dengan memberikan kajian hukum. Lalu bangunan secara kontruksinya bisa dikaji Komisi C. Dan saya minta ada hearing secepatnya, dengan mengundang kembali para pihak mulai dari dinas terkait termasuk kontraktor pelaksananya, konsultan perencanaan dan pengawasanya," pungkas A.H Thony.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni