Skip to main content

Jabat Ketua Komisi D, Agung Mulyono Siap Optimalkan OPD Mitra Kerja


Mediabidik.com
- Dr. Agung Mulyono Ketua Komisi D DPRD Jatim berjanji secepatnya berkoordinasi dengan OPD mitra kerja Komisi D. Menurutnya ini dilakukan untuk menlanjutkan program-program yang sudah disusun komisi yang menangani bidang Pembangunan untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dilapangan dan diselaraskan dengan program Gubernur Khofifah.

"Saya kan baru jabat ketua komisi D DPRD Jatim, tentu saya akan koordinasi internal anggota Komisi D. Kemudian menyusun program kerja dan berupaya melanjutkan program-program yang sudah berjalan dan mengoptimalkan mitra Komisi D terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di Jatim," ujarnya Politisi Demokrat Agung Mulyono , Selasa (9/11/2021).

sekedar diketahui Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim telah  merotasi alat kelengkapan dewan terhadap anggotanya, salah satu rotasinya memindah Ketua Komisi D sebelumnya Kuswanto, ke Komisi C DPRD Jatim. Dokter Agung yang semula di Komisi B di pindah di Komisi D. 

Menurut pria kelahiran Banyuwangi ini, banyak yang harus dikerjakan Komisi D sampai dengan 2024 mendatang. Di antaranya terkait tempat pengelolaan limbah B3 Dawar Blandong yang saat ini dalam tahap penyelesaian. Apalagi Komisi D sebelumnya telah bersepakat agar keberadaan pengolahan limbah B3 Dawar Blandong ditargetkan bisa beroperasi tahum 2022 mendatang.

"Ini menjadi PR tersendiri bagi Komisi D. Tempat pengolahan limbah B3 sangat mendesak, lantaran limbah industri di Jatim sudah menumpuk dan harus dibuang. Sebenarnya kita berharap tahun ini sudah beroperasi, tetapi karena satu hal kita berharap tahun 2022 bisa beroperasi penuh. Karena ini sudah lama molor dari jadwal operasional dari yang ditargetkan sebelumnya," jelasnya. 

Selain iti pihaknya (Komisi D, red) akan menjalankan program-program yang sudah disepakati bersama sebelumnya oleh anggota, serta akan memaksimalkan keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi D. Ini dilakukan agar di sisa waktu kepemimpinan di Komisi D ini, dirinya bisa maksimal dalam memberikan perhatian kepada masyarakat terkait program-program Pemprov Jatim yang dijalankan OPD.

"Pokoknya kita akan gas pol untuk kepentingan masyarakat Jatim, khususnya persoalan infrastruktur di Jatim dan mengawal Program Gubernur. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni