Jabat Ketua Komisi D, Agung Mulyono Siap Optimalkan OPD Mitra Kerja

Mediabidik.com - Dr. Agung Mulyono Ketua Komisi D DPRD Jatim berjanji secepatnya berkoordinasi dengan OPD mitra kerja Komisi D. Menurutnya ini dilakukan untuk menlanjutkan program-program yang sudah disusun komisi yang menangani bidang Pembangunan untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dilapangan dan diselaraskan dengan program Gubernur Khofifah.

"Saya kan baru jabat ketua komisi D DPRD Jatim, tentu saya akan koordinasi internal anggota Komisi D. Kemudian menyusun program kerja dan berupaya melanjutkan program-program yang sudah berjalan dan mengoptimalkan mitra Komisi D terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di Jatim," ujarnya Politisi Demokrat Agung Mulyono , Selasa (9/11/2021).

sekedar diketahui Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim telah merotasi alat kelengkapan dewan terhadap anggotanya, salah satu rotasinya memindah Ketua Komisi D sebelumnya Kuswanto, ke Komisi C DPRD Jatim. Dokter Agung yang semula di Komisi B di pindah di Komisi D.

Menurut pria kelahiran Banyuwangi ini, banyak yang harus dikerjakan Komisi D sampai dengan 2024 mendatang. Di antaranya terkait tempat pengelolaan limbah B3 Dawar Blandong yang saat ini dalam tahap penyelesaian. Apalagi Komisi D sebelumnya telah bersepakat agar keberadaan pengolahan limbah B3 Dawar Blandong ditargetkan bisa beroperasi tahum 2022 mendatang.

"Ini menjadi PR tersendiri bagi Komisi D. Tempat pengolahan limbah B3 sangat mendesak, lantaran limbah industri di Jatim sudah menumpuk dan harus dibuang. Sebenarnya kita berharap tahun ini sudah beroperasi, tetapi karena satu hal kita berharap tahun 2022 bisa beroperasi penuh. Karena ini sudah lama molor dari jadwal operasional dari yang ditargetkan sebelumnya," jelasnya.

Selain iti pihaknya (Komisi D, red) akan menjalankan program-program yang sudah disepakati bersama sebelumnya oleh anggota, serta akan memaksimalkan keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi D. Ini dilakukan agar di sisa waktu kepemimpinan di Komisi D ini, dirinya bisa maksimal dalam memberikan perhatian kepada masyarakat terkait program-program Pemprov Jatim yang dijalankan OPD.

"Pokoknya kita akan gas pol untuk kepentingan masyarakat Jatim, khususnya persoalan infrastruktur di Jatim dan mengawal Program Gubernur. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog