Machfud Arifin - Mujiaman Unggul di Kalangan ASN Pemkot Surabaya

Mediabidik.com - Jelang Pilwali Surabaya di tanggal 9 Desember nanti, Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil penelitian yang mereka lakukan. Riset ini menunjukkan sebaran peta politik Kota Pahlawan di detik-detik Pilwali Surabaya.

Ikhsan Rosidi selaku peneliti senior SSC memaparkan hasil survey yang dilakukan dengan demografi sebaran profesi responden.

"Untuk PNS, 39.3 persen Eri-Armuji dan 60.7 persen Machfud Arifin-Mujiaman. Untuk petani/nelayan/petambak, masing-masing 50 persen bagi Eri-Armuji maupun Machfud Arifin-Mujiaman. Untuk kalangan yang tidak bekerja, 45.3 persen Eri-Armuji dan 43.4 persen Machfud Arifin-Mujiaman serta 11.3 persen undecided voters," ujar Ikhsan ketika melakukan pemaparan.

Menjelaskan fenomena ini Akademisi UINSA, Ahmad Zainul Hamdi yang juga menjadi narasumber menilai hal itu memang bisa terjadi. "Ini juga menunjukkan sekalipun PNS itu di bawah kepemimpinan Risma. Yang mungkin saja dia sangat respek kepada Risma, itu tidak dengan sendirinya akan bisa dikonversi menjadi pilihan orang yang dipilih Risma," ujarnya.

Selain itu Ikhsan Rosidi mengungkapkan jika sebagian besar responden dari survey yang dilakukan memastikan diri tidak akan berubah pilihan. "Sebanyak 58.1 persen sudah memastikan pilihannya mantap. Sedangkan 41.9 persen lainnya masih mungkin akan berubah pilihan," jelasnya.

Sebagai informasi, riset ini dilakukan SSC pada tanggal 19-24 November 2020 di 31 Kecamatan di Surabaya. Responden yang digunakan sebanyak 880 orang. Penelitian dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3.3 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Sebagai informasi, riset ini dilakukan SSC pada tanggal 19-24 November 2020 di 31 Kecamatan di Surabaya. Responden yang digunakan sebanyak 880 orang.

Penelitian dilakukan dengan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 3.3 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog