Skip to main content

Komisi C Dukung Langkah Pemkot Bangun Tanggul Kali Lamong


Mediabidik.com
- Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono menanggapi soal proyek tanggul Kali Lamong yang berada di ujung barat Surabaya.

Baktiono mengatakan, proyek Kali Lamong senilai Rp100 milyar itu sumber pendanaannya ada yang dari pemerintah pusat, dan ada yang dari Pemkot Surabaya. 

"Tapi, mayoritas didanai oleh Pemkot Surabaya melalui APBD Kota Surabaya." ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (22/12/20).

Ia menjelaskan, keseriusan Pemkot Surabaya melalui Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya membangun tanggul Kali Lamong di wilayah Sumberejo Pakal, itu terlihat dari banyaknya alat berat yang sampai saat ini masih berada di sekitar proyek tanggul Kali Lamong. 

"Alat berat itu khusus ngarap proyek tanggul Kali Lamong, tidak digunakan pengerjaan lainnya. Ini bentuk keseriusan Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya." tegasnya.

Baktiono menerangkan, proyek tanggul Kali Lamong kurang lebih sepanjang 100 meter untuk mengatasi luapan air di wilayah barat Surabaya, dan proyek ini murni inisiatif diambil dari APBD Kota Surabaya sendiri, tanpa bantuan ekternal lainnya.

"Termasuk anggaran pengerukan sungai Kali Lamong." tegasnya.

Dirinya menambahkan, saat Komisi C diskusi dengan BPWS yang ada di Solo, soal Kali Lamong sebenarnya Kabupaten Gresik ini yang paling harus diperhatikan, terutama untuk pembebasan lahan di wilayah Gresik berbatasan Kota Surabaya. 

Karena di Gresik banyak berdiri bangunan-bangunan rakyat, sehingga untuk membangun tanggul Kali Lamong dari sisi APBD Kabupaten Gresik tidak mampu membangun tanggul Kali Lamong, karena harus membebaskan lahan dan bangunan rumah warga. 

Disisi lain, tegas Baktiono, gencarnya pembangunan di Surabaya tanpa membangun tanggul Kali Lamong saat banjir tentu yang kena dampaknya adalah wilayah Kabupaten Gresik. 

"Jadi Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim melalui BPWS tersebut benar-benar harus memperhatikan Kali Lamong." kata anggota dewan dari PDI Perjuangan lima periode ini.

Dirinya kembali menambahkan, kewenangan proyek tanggul Kali Lamong ada dua yaitu, dari sisi barat itu kewenangan Kabupaten Gresik, sementara dari sisi selatan itu kewenangan Pemkot Surabaya. 

"Jadi Komisi C sendiri mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya yang fokus membangun tanggul Kali Lamong, untuk mengantisipasi banjir." ungkapnya.(pan)

Foto : Kali Lamong diwilayah Sumberejo Pakal

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63